Ia memulai program dengan menerima usul dari masyarakat. Ini dibuka secara online, pada situs resmi yang disediakan oleh pemerintah kota.
"Jadi kita buka usulan masyarakat secara transparan, untuk apa saja yang diinginkan dari pemerintah," ungkap Risma di Gedung Bappenas, Jakarta, Senin (22/12/2014)
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Untuk yang disetujui, pemerintah juga meminta menjaga dan mengawal program hingga terlaksana. Jadi tak cuma dari kita, tapi masyarakat juga dilibatkan," terang Risma.
Untuk kawasan kumuh, Risma memastikan, tidak hanya sekedar pembenahan menjadi bersih. Namun juga mengarahkan sektor-sektor yang mampu menggerakkan ekonomi di kawasan tersebut.
"Jadi biar masyarakat bisa mandiri, lakukan renovasi rumah dan hidupkan perekonomian setempat," imbuhnya.
Misalnya dengan menciptakan kampung lontong, kampung jahit, kampung batik, kampung nelayan, kampung teknologi, kampung kue, dan yang terbaru adalah kampung belajar dan kampung anti narkoba.
"Kalau kampung lontong itu semua rumah bikin lontong. Sehari saja itu habiskan 80 ton beras. Untuk sekarang itu sudah dipesan 2 bulan kemudian," kata Risma.
Untuk dana, Risma mengaku memanfaatkan APBD, PNPM Mandiri dari pemerintah pusat, CSR perusahaan, dan swadaya masyarakat.
"Kita kolektif untuk membenahi Surabaya," tegasnya.
(mkl/dnl)











































