Pedesaan di Pulau Madura dan Bali Jadi Contoh Penanganan Krisis Air

Jakarta - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya menggelar workshop bertajuk "Penanganan Krisis Sosial Ekologi dalam Merespons Pembangunan Pemukiman Hijau Skala Pulau".

Acara ini dihadiri oleh perwakilan masyarakat desa Bali dan Madura yang akan berbagi pengalaman soal penanganan krisis air di wilayahnya.

Kegiatan berlangsung di Gedung Sapta Taruna Kantor Pusat Kementerian PUPR, Jakarta. Penanganan krisis air bisa diatasi dengan penerapan kota hijau untuk menjamin keberlanjutan pembangunan kawasan di lingkungan berbentuk kepulauan.

"Kota hijau dapat dipahami sebagai kota yang ramah lingkungan dengan memanfaatkan secara efektif dan efisien sumberdaya air, listrik dan energi lainnya, mengurangi limbah dan menjamin kesehatan lingkungan," ujar Direkur Jenderal Cipta Karya Imam S Ernawi dalam sambutannya pada acara yang digelar Selasa (23/12/2014).

Pengembangan kota hijau di kawasan kepulauan dihadapkan dengan berbagai tantangan akibat gencarnya pembangunan dari mulai pencemaran lingkungan, krisis air bersih dan rusaknya kelestarian lingkungan.

"Kawasan kepulauan memiliki karakteristik yang unik. Luas wilayah yang terbatas menjadi faktor utama minimnya ketersediaan sumberdaya seperti air bersih, pengolahan limbah dan rentan terjadi permasalahan sanitasi," katanya.

Permasalahan ini lah yang harus segera dicarikan solusi oleh pemerintah. Bila tidak disikapi serius, maka kawasan kepulauan akan menjadi sumber bencana yang menyebabkan berbagai bentuk pencemaran dan kerusakan lingkungan. Bahkan kelangsungan hidup masyarakat di kawasan kepualauan pun juga akan terancam.

Ia menerangkan, dalam workshop ini akan dibahas perihal langkah-langkah praktis yang dapat diterapkan di tengah masyarakat dalam rangka mempertahankan kelestarian lingkungan tanpa mengorbankan kebutuhan pembangunan ekonomi dan sosial.

Fokus kajian dalam workshop ini adalah membahas dinamika krisis air pada skala pulau dengan desa lokasi di Pulau Bali dan Madura. Kajian pembangunan dari dua pulau tersebut akan dijadikan contoh bagi penyelenggaraan kota hijau di kawasan kepualauan yang lain.

"Kegiatan ini menitikberatkan pada peningkatan kapasitas warga untuk memetakan persoalan krisis air, krisis sistem pendukung wilayah permukiman dalam berbagai skala ruang. Hasil kajian ini akan menjadi contoh praktik daur perencanaan hijau penyediaan infrastruktur wilayah permukiman di kawasan kepulauan yang lain," katanya.

Acara ini dihadiri oleh unit-unit di Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Kementerian Dalam Negeri, Bappenas, Kementerian PUPR, serta satuan kerja Ditjen Cipta Katua di daerah.

Sebagai pembicara, acara ini menghadirkan perwakilan masyarakat Bali dan Madura untuk menceritakan tantangan pembangunan permukiman hijau di daerahnya masing-masing.

(dna/hen)