.webp)
Pemerintah menunjuk beberapa Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk menyediakan bantuan pupuk dan bibit bernilai triliunan rupiah untuk anggaran 2015.
Langkah pemerintah melakukan penunjukan langsung, agar penyediaan pupuk dan bibit tak terlambat ke tangan para petani.
Menteri BUMN Sofyan Djalil mengatakan, BUMN yang ditunjuk pengadaan pupuk adalah PT Pupuk Sriwidjaja (Pusri) dan PT Pupuk Indonesia. Sedangkan untuk pengadaan bibit, ditunjuk langsung PT Pertani dan PT Sang Hyang Seri (Persero).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurut Sofyan, pemerintah akan menyiapkan konsep master list dalam penyaluran pupuk dan bibit kepada para petani agar lebih mudah pelaksanaannya di lapangan.
"Master list ini disepakati oleh menteri pertanian dan PT Pupuk Indonesia. Maka Pak wapres katakan kirim satu copy ke sini nanti kita akan cek sekali-sekali," katanya.
Sofyan Djalil, bersama Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman melaporkan masalah ini ke Wapres Jusuf Kalla (JK). Alasan penunjukan pengadaan bibit dan pupuk, karena selama ini bila menggunakan skema tender butuh waktu lama hingga 2 bulan.
Sementara itu, Amran menambahkan anggaran subsidi pupuk dan benih dalam rancangan APBN-Perubahan 2015, dengan volume sebanyak 9,5 juta ton untuk pupuk senilai Rp 28 triliun. Sedangkan untuk bantuan benih anggarannya Rp 2 triliun.
Amran mengungkapkan penyebab penyaluran bibit dan pupuk selama ini terlambat karena persoalan transportasi dan alokasi yang terlambat.
"Contohnya kabupaten A 10 ton tapi butuhnya 7 ton, kan ada sisa 3 ton. Karena egoisme sektoral ini tidak mau dipindahkan ke kabupaten lain. Yang seperti itulah contohnya sehingga membuat lambat. Ini nggak boleh egoisme sektoral membangun ini republik, membangun egoisme sektoral," katanya.
Amran menjelaskan, ada masalah pertanian yang selama ini menjadi kendala yang berlarut-larut satiap tahun, antara lain soal irigasi. Saat ini jumlah irigasi yang rusak mencapai 52% untuk 3,3 juta hektar lahan sawah.
Selain, itu ada persoalan benih yang penyerapannya rendah. Tahun 2014 serapan benih kepada petani hanya 20%. Bahkan selam 7 bulan penyaluran benih cenderung bermasalah.
"Insya Allah saya harap ini tidak terulang kepada stakeholder termasuk Sang Hyang Seri. Ini tidak terulang di 2015," katanya.
Masalah berikutnya adalah persoalan pupuk yang setiap tahun selalu bermasalah distribusinya. Tercatat ada 14 provinsi yang mencakup 50 kabupaten bermasalah dalam hal distribusi.
"Kita tadi sudah sepakat harus tepat jumlah dan tepat waktu. Insya Allah 2015," katanya.
Permasalahan lainnya yang kerap terjadi adalah soal penyediaan Alat Mesin Pertanian (Alsintan). Selama ini terdapat penurunan jumlah keluarga petani di Indonesia salama 10 tahun terakhir yang turun 5 juta keluarga petani, karena tak punya alat pertanian untuk berproduksi.
"Nah kita antisipasi dengan alat, mesin pertanian, hand tractor," katanya.
Menurut Amran, masalah ketepatan waktu penyaluran pupuk sangat penting dalam menopang target swasembada pangan. Berdasarkan perhitungan, bila pupuk terlambat itu 2 minggu minimal kehilangan 1 ton padi per hektar.
"Kalau ini dikali 5 juta hektar itu 5 juta ton. Itu sudah swasembada," katanya.
(hen/dnl)
