SBY Minta Penunjukkan Direksi BUMN Tidak Sembarangan

Jakarta - Presiden Jenderal (Purn) Susilo Bambang Yudhoyono meminta pengangkatan direksi dan komisaris di seluruh jajaran BUMN tidak sembarangan. Penunjukkan itu diharapkan lebih mengedepankan aspek profesionalisme dan mengabaikan tekanan politik yang muncul. "Saya harap pengangkatan direksi, komisaris dan dewan pengawas BUMN dapat dilepaskan dari pengaruh kepentingan politik dan kepentingan lain yang bersifat non professional," kata Presiden SBY dalam pidato pembukaan BUMN Summit 2005 di Istana Negara, Jakarta, Selasa (25/1/2005). Presiden menegaskan pemerintah sudah berkomitmen tidak akan melakukan intervensi politik terhadap proses pengambilan kebijakan BUMN yang bersifat korporat. "Tidak ada yang berhak melakukan tekanan politis apapun demi meluluskan kepentingan bisnis kelompoknya termasuk hubungan kolusi dengan penguasa, kekuatan politik dan pihak manapun juga," ujarnya .Ia juga meningatkan tidak ada pihak yang boleh menyalahgunakan asset dan uang Negara. "Kalau ada seperti itu aporkan kepada Menteri BUMN dan saya," tegasnya. Presiden juga meminta jajaran BUMN untuk tidak mudah percaya terhadap pihak-pihak yang mengatasnamakan Presiden atau para menteri untuk mendapatkan keuntungan dari perusahaan-perusahaan BUMN. "Bila perlu langsung tolak saja proposal kerjasama yang diajukan.""Sebab bila terjadi masalah atau penyimpangan uang negara, maka yang harus bertanggung jawab salah satunya adalah pejabar BUMN yang meluluskan proposal kerja sama itu tadi," tukasnya. (ton/)