Berantas Pencurian Ikan, Menteri Susi Gandeng PPATK

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti terus konsisten memberantas praktik illegal fishing atau pencurian ikan di laut Indonesia.

Selain menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Susi juga menggandeng Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terkait pemberantasan pencurian ikan.

Hari ini, Susi menandatangani MoU dengan Kepala PPATK Muhammad Yusuf yang disaksikan seluruh pejabat eselon I Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Beberapa poin inti dari kerjasama ini yaitu:

• Kesepakatan antara kedua belah pihak menyangkut tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana kelautan dan perikanan.
• Pertukaran informasi, asistensi dan pengembangan sumber daya manusia.
• Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 3 tahun sejak ditandatanganinya kesepakatan dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan sesuai evaluasi setiap tahun.

"Kapan lagi kita melindungi nelayan Indonesia," kata Susi saat MoU dengan PPATK di Gedung Mina Bahari III, Jalan Medan Merdeka Timur, Jakarta, Senin (5/01/2015).

Di tempat yang sama Kepala PPATK Muhammad Yusuf mengaku senang bisa bekerjasama dengan Menteri Susi. Menurutnya dengan kerjasama ini memudahkan pihaknya mencari data transaksi yang mencurigakan terutama menyangkut pembiayaan pencurian ikan (illegal fishing) oleh perusahaan tertentu.

"Ada harapan besar di hati saya setelah melihat kinerja Bu Susi. PPATK penasaran sudah ribuan laporan kita dapatkan tetapi tidak ada data sekalipun soal kelautan dan perikanan," paparnya.

Menurut Yusuf sesuai Pasal 2 ayat 1 UU 8/2010 soal pemberantasan pencucian uang diharapkan KKP dapat memberikan data perusahaan yang dicurigai melakukan praktik illegal fishing. Sehingga PPATK bisa menelusuri dan menentukan siapa yang terlibat termasuk perusahaannya.

"Ada sejarah baru dan kita bisa memberikan kontribusi kepada Indonesia lebih baik," tegasnya.