.webp)
Selain menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Susi juga menggandeng Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terkait pemberantasan pencurian ikan.
Apa saja yang akan dilakukan Susi selanjutnya dalam memberantas pencuri ikan di Indonesia? Simak hasil rangkuman detikFinance, Selasa (6/1/2015).
MoU dengan PPATK
|
|
- Kesepakatan antara kedua belah pihak menyangkut tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana kelautan dan perikanan.
- Pertukaran informasi, asistensi dan pengembangan sumber daya manusia.
- Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 3 tahun sejak ditandatanganinya kesepakatan dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan sesuai evaluasi setiap tahun.
"Kapan lagi kita melindungi nelayan Indonesia," kata Susi saat MoU dengan PPATK di Gedung Mina Bahari III, Jalan Medan Merdeka Timur, Jakarta, Senin (5/01/2015).
PPATK Belum Punya Data Kelautan dan Perikanan
|
|
"Ada harapan besar di hati saya setelah melihat kinerja Bu Susi. PPATK penasaran sudah ribuan laporan kita dapatkan tetapi tidak ada data sekalipun soal kelautan dan perikanan," paparnya.
Menurut Yusuf sesuai Pasal 2 ayat 1 UU 8/2010 soal pemberantasan pencucian uang diharapkan KKP dapat memberikan data perusahaan yang dicurigai melakukan praktik illegal fishing. Sehingga PPATK bisa menelusuri dan menentukan siapa yang terlibat termasuk perusahaannya.
"Ada sejarah baru dan kita bisa memberikan kontribusi kepada Indonesia lebih baik," tegasnya.
Kepala PPATK Pernah Diancam Saat Tangani Kasus Penangkapan Kapal Ilegal
|
|
"Saya juga mantan jaksa. Di tahun 1993 ada puluhan kapal ditangkap di Makassar, saya sebagai penyidik dan penuntut, saat itu saya melakukan penyidikan," ungkap Yusuf saat bertemu Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti di Gedung Mina Bahari III, Jalan Medan Merdeka Timur, Jakarta, Senin (5/01/2014).
Setelah diselidiki, kapal-kapal yang ditangkap tersebut dibekingi oleh oknum. Hal yang sama juga ditemukan pada kasus serupa yang terjadi di Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT).
"Ada kapal cukup besar bekingannya adalah oknum. Ini riil ada oknum di balik itu. Di Kupang sama juga ada. Oknumnya yang bertengger di Jakarta," ungkap Yusuf.
Saat menyelidiki 2 kasus ini, Yusuf mengaku sering diteror dan diancam. Ia pun meyakini hal-hal semacam ini bisa terjadi hingga sekarang. "Saya diancam mau dimutasi dan sampai sekarang masih berlanjut," katanya.
RI Eksportir Ikan Nomor 5 di ASEAN
|
|
Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengaku kecewa. Padahal Indonesia memiliki luas pantai terpanjang kedua di dunia.
"Laut kita terpanjang kedua di dunia, ekspor kedudukan nomor 5 di kawasan Asia Tenggara. Sangat memalukan," kata Susi di Gedung Mina Bahari III, Jakarta, Senin (5/01/2015).
Susi menambahkan, dibandingkan Thailand, nilai ekspor perikanan Indonesia kalah jauh. Thailand, menurut Susi, memiliki luas laut jauh lebih kecil dibandingkan Indonesia.
"Thailand ekspornya sepuluh kali lebih besar dari kita," imbuhnya.
Industri Perikanan Negara Tetangga Hancur, Susi: Mengapa Harus Sedih?
|
|
Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengakui hal tersebut, karena industri perikanan negara tetangga sangat bergantung pada pasokan ikan dari Indonesia.
"Jadi 70% industri perikanan Thailand, ikannya bergantung pada Indonesia. Malaysia dan Vietnam sama. Saat ini banyak industri perikanan negara tetangga yang hancur. Mengapa kita harus sedih?" kata Susi saat ditemui di Gedung Mina Bahari III, Jakarta, Senin (5/01/2015).
Menurut Susi, industri perikanan Indonesia justru jauh lebih awal mengalami masa kehancuran. Hal itu disebabkan maraknya praktik illegal fishing.
Tercatat ada 23 Unit Pengolahan Ikan (UPI) yang tutup dan 16 UPI tuna yang berganti fungsi ke perikanan budidaya. Penyebabnya, karena UPI tidak mendapatkan pasokan bahan baku.
"Industri kita sudah mengalami kehancuran karena tidak ada bahan baku," imbuhnya.
Halaman 2 dari 6
