Di era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), kondisi perbatasan baru mendapat perhatian, khususnya dua tahun terakhir jelang pemerintahan Presiden SBY berakhir.
Hal ini disampaikan oleh Gubernur Kalimantan Barat Cornelis usai bertemu dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakay (PUPR) Basuki Hadimuljono membahas masalah kawasan perbatasan di kantor Kementerian PUPR, Jakarta, Rabu (7/1/2015).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dalam kesempatan yang sama, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menegaskan bahwa pengembangan infrastruktur kawasan perbatasan seperti di Kalimantan dapat selesai dalam 3 tahun.
Artinya di tahun 2018, masyarakat di kawasan perbatasan dapat menikmati infrastruktur yang baik layaknya masyarakat lain di belahan lain Indonesia. "Tiga tahun selesai. Masalah perbatasan ini akan kita seriusi. Tiga tahun bisa selesai," ujar Basuki.
Pemerintah menyiapkan anggaran Rp 2,7 triliun dalam APBN 2015 untuk mendukung pembangunan infrastruktur di wilayah perbatasan. Termasuk rencana pembangunan jalan nasional sekelas jalan tol di perbatasan Kalimantan-Malaysia sepanjang 34 Km.
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mendapat alokasi tambahan sebesar Rp 33 triliun sehingga total anggaran kementerian PUPR mencapai Rp 118 triliun. Basuki berencana membangun kawasan modern yang dilengkapi dengan infrastruktur penunjang dengan kualitas terbaik yang pernah ada.
"Dengan sudah disahkannya APBN Perubahan oleh pemerintah, maka salah satu fokusnya adalah mengembangkan Kawasan perbatasan. Saya ingin 2015 ini berubah," kata Basuki.
Sebagai tahap awal, akan ada pembangunan 4 kawasan perbatasan antara lain di Aruk, Entikong, dan Nanga Badau di Kalimantan Barat dan Long Bawang di Kalimantan Timur.
(dna/hen)










































