Kegiatan ini dimulai dengan paparan dari Menko Perekonomian Sofyan Djalil, yang disusul penyampaian dari kalangan dunia usaha serta ditutup dengan agenda tanya jawab.
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Franky Sibarani yang hadir dalam acara tersebut menjelaskan isi pertemuan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dari pengaduan yang disampaikan oleh para pengusaha logistik, ada kesimpulan yang didapat yaitu soal fokus untuk ditangani pemerintah yaitu soal regulasi dan perizinan.
"Beberapa yang disampaikan menjadi PR antara lain mengenai regulasi, perizinan, dan beberapa yang terkait yang dinilai oleh pengusaha logistik belum adanya perencanaan yang pasti yang selama ini menjadi kendala mereka di dalam proyeksi bisnis logistik ke depan," jelasnya.
Menurut Franky ada beberapa hal yang sudah diproses oleh pemerintah, seperti perizinan akan menerapkan layanan one stop service atau pelayanan terpadu satu pintu akhir Januari 2015.
"Kita sampaikan bagaimana pemohon bisa lakukan tracking (cek perkembangan proses izin) terhadap proses perizinan yang dilakukan di BKPM," tegasnya.
Selain itu, pemerintah juga menyampaikan arah pemerintah untuk pengembangan kawasan industri dalam lima tahun ke depan.
"Pemerintah sudah tetapkan RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional), yang di dalamnya ada 13 kawasan industri di luar jawa, 2 jawa jadi total 15. Kemudian ada 6 KEK dan bisa menjadi salah satu pendekatan di dalam teman-teman pelaku industri logistik melakukan perencanaan." jelas Franky.
(mkl/hen)











































