.webp)
Dirjen Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (P2HP), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Saut P Hutagalung mengungkapkan, aturan pelarangan penangkapan total ikan napoleon sedang disusun, dan rampung dalam waktu dekat.
"Tahun ini kita persiapkan aturannya untuk melarang total penangkapan ikan napoleon. Sudah proses, akan diatur dalam Permen (peraturan menteri) khusus," katanya saat ditemui di Gedung Mina Bahari III, Jalan Medan Merdeka Timur, Jakarta, Rabu (14/01/2015).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Sudah masuk CITES 2. Di Hong Kong ikan napeleon sangat ditunggu-tunggu," imbuhnya.
Saut menambahkan, ikan napoleon adalah jenis ikan karang yang pemalu. Ia sulit keluar dari karang, dan mau tidak mau, kegiatan tangkap ikan napoleon dilakukan dengan cara-cara yang tidak benar.
"Dia itu ikan karang. Dia hanya keluar kalau karangnya dicolok dan dipotase," katanya.
Saut menuturkan, setiap tahun ekspor ikan napoleon dibatasi hanya 2.000 ekor, sesuai rekomendasi Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup. Namun ia meyakini, jumlah ikan napoleon yang diekspor cukup besar, yaitu mencapai 100.000 ekor per tahun.
Hal itu karena ikan napoleon di pasar ekspor cukup mahal, yaitu US$ 120-US$ 150/ekor. Bahkan, ikan napoleon kerap diselundupkan atas nama ikan kerapu, yang harganya jauh lebih murah US$ 15-US$ 50/ekornya.
"Napoleon kerap diakuinya kerapu saat diekspor, karena ada deklarasi ekspor," sebutnya.
Permintaan ikan napoleon cukup tinggi di Hong Kong dan Tiongkok pada umumnya. Tidak hanya daging ikan napoleon yang enak dimakan, tetapi bibir ikan tersebut diyakini bisa menjadi obat kuat masyarakat Hong Kong dan Tiongkok.
(wij/dnl)
