Permasalahan Perbatasan, dari Patok Geser Hingga Perdagangan Ilegal

Pontianak - Menteri PU dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono ‎mendapatkan laporan soal permasalahan di perbatasan Kalimantan Barat (Kalbar). Permasalahan di wilayah perbatasan sangat beragam dari soal keamanan hingga masalah ekonomi.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalbar Jakius Sinyor menegaskan, ada 3 permasalahan yang dihadapi kawasan perbatasan akibat keterbelakangan pembangunan dan infrastruktur.

"Pertama permasalahan keamanan. Keamanan ini terkait dengan kedaulatan negara. Pernah terjadi pergeseran tapak batas (patok) negara Indonesia-Malaysia," ujar Jakius dalam laporannya dalam pertemuan para jajaran PUPR dan dinas PU Kalbar di Pontianak, Rabu (14/1/2015).
‎
Kedua adalah masalah ekonomi, sebagian masyarakat di perbatasan hidup di bawah garis kemiskinan. Selain itu, kerap terjadi perdagangan ilegal di wilayah perbatasan.
‎
"Panjang perbatasan, 699 km. Di lini 1, ada 15 kecamatan. 115 desa yang berbatasan langsung denga Serawak. Masyarakat di sana banyak yang hidup di bawah garis kemiskinan. Hanya bekerja sebagai petani kecil, berhadapan dengan permasalahan lahan pertanian yang minim dan dukungan infrastruktur tidak memadai," katanya.

Ketiga, permasalahan kondisi lingkungan, seperti alih fungsi lahan kehutanan menjadi keperluan lain seperti pemukiman hingga perkebunan.

"Karena tidak diperhatikan, kesenjangan infrastruktur sangat terasa antara yang di Indonesia dengan Malaysia. Akibatnya banyak perdagangan ilegal. Rumah-rumah yang tersedia juga bisa dikatakan tidak layak. Kami juga menghadapi banyak alih fungsi lahan," jelasnya.

Permasalahan-permasalahan tersebut diharapkan bisa menjadi gambaran bagi para pejabat di Kementerian PUPR sebagai pertimbangan teknis dalam pelaksanaan pengembangan kawasan perbatasan ini.‎ Kementerian PUPR berencana membangun jalan di perbatasan senilai Rp 2,7 triliun tahun ini.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono malam ini mengumpulkan para pejabat di Kementeriannya di Pontianak Kalimantan Barat. Bertempat di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Barat, pertemuan ini membahas langkah tindak lanjut untuk mempercepat realisasi peningkatan kapasitas dan kualitas infrastruktur perbatasan.

Pertemuan dihadiri oleh Direktur Jenderal Cipta Karya Imam S Ernawi, Direktur Jenderal Bina Marga Djoko Murjanto, Kepala Pusat Komunikasi Kementerian PUPR Djoko Mursito dan Kepala Dinas Pekerjaan Umu Prov Kalbar Jakius Sinyor. Pertemuan ini dihadiri pula oleh seluruh jajaran dan pegawai Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalbar.




(dna/hen)