"Ada impor pangan IPB sering disalahkan," kata Herry sebelum penandatanganan MoU soal dukungan IPB terhadap swasembada pangan antara Kementerian Pertanian dan IPB, di Gedung A Kementerian Pertanian (Kementan) Ragunan, Jakarta Selatan, Jumat (16/01/2015).
Menurutnya keputusan mengizinkan impor barang termasuk produk pangan merupakan hak pemerintah atau tak ada urusannya dengan IPB. "Ini perdagangan internasional yang terkait bersama," imbuhnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sayangnya inovasi sektor pertanian yang dihasilkan IPB baru sedikit yang dikembangkan oleh masyarakat atau digunakan secara praktis di industri.
"Yang dinikmati masyarakat baru 10%, banyak hal yang terputus antara inovator dan pelaku yang membutuhkan juga pelaku bisnis yang lain termasuk pemerintah," katanya.
Di tempat yang sama, Menteri Pertanian Amran Sulaiman terlihat hanya tersenyum mendengar keluhan Herry. Arman mengungkapkan sampai kapanpun IPB tetap disalahkan bila pemerintah membuka keran impor pangan.
"Alhamdulillah ke depan tetap disalahkan," canda Amran tersenyum.
(wij/hen)











































