"Tidak perlu rapat di hotel atau perjalanan dinas. Sekarang buat apa ada telepon, ada skype. Kan nggak perlu keluar," ungkap Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) di Pertemuan Tahunan Pelaku Industri Jasa Keuangan 2015 di Gedung Dhanapala, Kementerian Keuangan, Lapangan Banteng, Jakarta, Jumat (16/1/2015).
JK mengakui efek dari kebijakan ini memang tidak menggemberikan bagi pengusaha hotel di dalam negeri. Bila program ini dilihat secara keseluruhan, maka dalam jangka menengah panjang, pengusaha akan untung.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurut JK pemikiran untuk birokrat agar tidak boros sudah harus dimulai. Alasannya karena negara butuh banyak uang untuk membantu masyarakat yang perekonomiannya masih di bawah.
"Jadi uang bisa dihemat karena kita efisien dan banyak yang bisa mendapatkan manfaatnya," kata JK.
Seperti diketahui pemerintah melarang PNS rapat di hotel sejak 1 Desember 2014. Hal ini diatur dalam kementerian pemberdayaan aparatur negara dan reformasi birokrasi (PAN dan RB).
(mkl/hen)











































