Komisi IV DPR dan Mentan Amran Gelar Rapat Perdana, Ini yang Dibahas

Komisi IV DPR dan Mentan Amran Gelar Rapat Perdana, Ini yang Dibahas

- detikFinance
Senin, 19 Jan 2015 11:06 WIB
Komisi IV DPR dan Mentan Amran Gelar Rapat Perdana, Ini yang Dibahas
Jakarta - Komisi IV DPR hari ini menggelar Rapat Kerja bersama Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. Rapat Kerja Komisi IV DPR dengan Kementerian Pertanian ini merupakan yang pertama di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Bertindak sebagai pimpinan rapat adalah Ketua Komisi IV Edi Prabowo dari Fraksi Partai Gerindra. Didampingi oleh Ibnu Multazam (Fraksi PKB) dan Siti Hediati Soeharto atau Titiek Soeharto (Fraksi Partai Golkar).

Hadir pula dalam rapat kali ini adalah seluruh anggota Komisi IV DPR RI dan jajaran pejabat Kementerian Pertanian. Seluruh bangku tampak terisi penuh.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Rapat kerja pertama antara Komisi IV DPR RI dengan Kementerian Pertanian ini beragendakan Evaluasi 2014 dan Rencana Kerja Kementerian Pertanian tahun 2015," sebut Edi Prabowo saat membuka rapat yang di gelar di Ruang Rapat Komisi IV DPR, Senayan, Jakarta, Senin (19/1/2015).

Secara rinci ia menjelaskan sejumlah poin yang akan dibahas terutama terkait pemanfaatan dana kontijensi oleh Kementerian Pertanian sepanjang 2014. Akan dibahas pula perihal benih subsidi, pupuk subsidi, dan pengelolaan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) oleh Kementerian Pertanian.

"Ada indikasi perbedaan perlakuan dalam penyaluran benih subsidi antara satu tempat dengan tempat lain. Tidak tersedianya ketetapan penghitungan volume benih dan bubuk subsidi sehingga pada penghitungan akhir tidak bisa diyakini kebenarannya. Untuk itu Komisi IV DPR meminta penjelasan soal permasalahan-permasalahan tersebut," jelas Edi.

Komisi IV DPR pun mengharapkan adanya penjelasan rinci terkait rencana kerja Kementerian Pertanian 2015 dalam mencapai swasembada padi, jagung dan kedelai.

"Kementerian Pertanian telah menyampaikan usulan kegiatan dan kebutuhan anggaran tahun 2015. Dalam kesempatan ini, Komisi IV DPR RI ingin mendapat penjelasan ‎mendetil terkait hal tersebut," kata Edi.

(dna/hds)

Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 

Hide Ads