Rapat 7 Jam Mentan dan DPR, Ini Hasilnya

Jakarta - Hari ini Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menggelar Rapat Kerja bersama Kementerian Pertanian. Dalam rapat yang digelar sejak pukul 10.00 WIB hingga 17.00 WIB tersebut, Anggota DPR menerima laporan yang disampaikan Menteri Pertanian Amran Sulaiman.

Meski demikian, tetap ada catatan yang harus menjadi perhatian bagi Amran dalam menjalankan tugasnya. Anggota DPR menyoroti permasalahan kinerja sektor pertanian yang mengalami penurunan.‎

"Sektor Pertanian di Indonesia menghadapi tantangan yang berat. Capaian indikator makro pertanian tahun 2014 yang menurun. Itu perlu mendapat kejelasan," kata Ketua Komisi IV DPR Edi Prabowo dalam rapat yang digelar di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (19/1/2015).

Ia membeberkan, bagaimana sejumlah indikator di sektor pertanian menunjukkan pergerakan ke arah negatif. Contohnya seperti indikator penyerapan tenaga kerja sebesar 35,77 juta orang, yang turun 0,78% dibanding 2013.

Selain itu juga, capaian indikator Nilai Tukar Petani (NTP) 102,04 yang turun 2,81% dibanding 2013. Begitu juga dengan capaian neraca perdagangan pertanian yang hanya US$ 11,17 Miliar pada September 2014, turun sebesar 30,10% dibanding tahun sebelumnya.

Namun demikian, menurutnya kinerja Kementerian Pertanian tetap perlu mendapat pujian, karena mampu mencatatkan capaian Produk Domestik Bruto (PDB) Pertanian di 2014 yang positif.

Hingga triwulan III-2014 tercatat PDB Pertanian naik sebesar 0,66% dibanding 2013 menjadi 3,03%.

"Meskipun demikian, Komisi IV memberikan apresiasi kepada pemerintah terhadap realisasi anggaran Kementerian Pertanian sebesar Rp 12,725 triliun dari total pagu sebesar Rp 14,230 triliun atau sebesar 89,42%," puji dia.

Anggota DPR mengakui transparannya Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) dalam menyelenggarakan program-program yang memanfaatkan dana kontigensi alias darurat, yang dialokasikan untuk benih dan pupuk subsidi.

Dalam kesempatan tersebut, Amran menjawab lugas berbagai permasalahan yang disoroti oleh Anggota DPR.

Ia menjelaskan, dari hasil penelaahan bersama antara Kementerian Keuangan serta dengan mempertimbangkan kondisi dana keterbatasan waktu pada saat akhir tahun, maka disepakati anggaran kontigensi 2014 diperuntukkan bagi kegiatan yang sudah siap dilaksanakan.

Dana kontigensi tersebut, jelas dia, dipergunakan untuk optimasi lahan seluas 170.000 hektar di 13 provinsi yang dianggap sebagai lumbung pangan.

"Disepakati anggaran sebesar Rp 578,15 miliar. Komponen kegiatannya ada percepatan optimasi lahan, bantuan Pupuk NPK dan Urea, Bantuan Benih, Bantuan Alsintan. Tapi karena waktunya sangat terbatas, saat ini realisasinya baru Rp 324 miliar," papar Amran.

Dengan rincian ini, kata dia, diharapkan ada kejelasan penggunaan anggaran darurat ini, sehingga bisa dipertanggungjawabkan di hadapan masyarakat.

(dna/dnl)