Begini Suasana Tegang Perdebatan Menteri Susi dengan Pengusaha Ikan

Jakarta - Hari ini, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti bertemu dengan para anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

Pihak DPD tidak datang sendirian namun mengajak beberapa asosiasi bisnis perikanan seperti Asosiasi Tuna Indonesia (Astuin), Asosiasi Budidaya Ikan Laut Indonesia (Abilindo), serta Asosiasi Perikanan Pole and Line dan Handline Indonesia (AP2HI).

Namun dalam pertemuan ini terjadi perdebatan seru antara Menteri Susi dengan para pengusaha perikanan, bahkan suasana rapat sempat tegang.

Awalnya, rapat berjalan normal dimulai dengan pemaparan Menteri Susi terkait kebijakan moratorium dan larangan transhipment yang diatur dalam Permen KP No. 56 dan 57 tahun 2014. Namun suasana tegang mulai muncul saat Susi melayani berbagai kritikan dan keluhan dari 3 pelaku usaha.

Susi sempat berdebat panjang dengan Ketua Abilindo Steven Hadi Tarjanto dan Ketua AP2HI Janti Djuhari. Misalnya Janti mengkritik rencana kebijakan Menteri Susi yang akan menutup zona wilayah laut 0-4 mil dari kegiatan tangkap ikan.

"Pole and line (pancing) adalah alat tangkap yang diminati internasional karena sustain (berkelanjutan). Sementara rencana Ibu menutup 0-4 mil dari kegiatan tangkap, pole and line ini kan harus ada umpan," kata Janti saat mulai beradu argumen dengan Susi di Gedung Mina Bahari I, Jalan Medan Merdeka Timur, Jakarta, Kamis (22/01/2015).

Janti menjelaskan maksud dari pernyataannya soal nelayan yang menggunakan alat tangkap pole and line biasanya menggunakan ikan tembang yang biasanya dapat ditemui dengan di laut dangkal atau wilayah 0-4 mil dan dikumpulkan di pengepul. Ikan ini yang digunakan sebagai umpan menangkap ikan cakalang dan tongkol oleh para nelayan yang memakai alat pancing.

Tiba-tiba, Susi lantas memotong keluhan pernyataan Janti. Mantan bos Susi Air ini langsung merespons pernyataan Janti.

"Harus cari yang sustain dong yaitu pertambakan bandeng kecil-kecil. Lalu bagan itu saya tidak setuju," tegas Susi.

Susi menambahkan keinginan menutup wilayah laut 0-4 mil untuk kegiatan konservasi laut adalah sebatas rencana. Ia menyindir pengusaha hanya bisa mengeluh pada kebijakan yang telah dan akan dikeluarkan.

"Kita ini sedang proses, not really doing 100%. Tetapi sudah banyak yang mengeluh. Ini kan baru rencana, belum itu 0-4 mil saya tutup," katanya.

Seluruh anggota DPD dan para pejabat Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) hanya bisa terdiam. Susi begitu sigap mampu menjawab dan menangkis keluhan serta kritikan dari para pengusaha satu per satu.

Suasana rapat makin tegang, justru ketika pertemuan mulai berakhir. Susi yang ingin meninggalkan ruangan untuk bergeser ke acara lain di Le-Meridien Hotel tiba-tiba ditahan keluar ruangan oleh Wakil Ketua Astuin Edi Yuwono.

Edi yang masih duduk di kursi, meminta Menteri Susi segera mencari solusi soal larangan transhipment yang dianggap Edi merugikan pelaku usaha ikan tangkap.

"Tunggu dulu Bu, kita ekspor tuna fresh kita butuh kecepatan. Dengan larangan transhipment tolong carikan solusi ke kami," kata Edi dengan nada tinggi kepada Susi.

Mendengar pertanyaan itu, Susi lantas langsung menjawab. "Dari main port itu aja pak," sindir Susi.

Merasa tak puas dengan jawaban Menteri Susi, Edi kembali bertanya kembali dengan nada tinggi kepada Susi. "Justru dari fishing ground ini ke port tidak efisien. Kami biasa menitip dan bawa ke darat," katanya kembali dengan nada tinggi.

Lagi-lagi Susi menjawab dengan nada sindiran. "Kalau ke darat it's ok," jawab Susi singkat.

Lagi-lagi tak puas dengan jawaban Susi, Edi terlihat langsung beranjak berdiri dari kursinya. Hal ini membuat suasana semakin tegang dan menjadi bidikan kamera para pewarta.

Suasana yang tegang ini, akhirnya menjadi cair setelah Ketua Komite II DPD Parlindungan Purba mencoba menengahi. "Mohon maaf, ibu ada acara lagi," kata Parlindungan.

(wij/hen)