Rapat Malam-malam, Ini Kesepakatan Ekonomi Pemerintah dan DPR

Jakarta - Komisi XI DPR dan pemerintah akhirnya menyepakati sejumlah asumsi makro ekonomi untuk perhitungan Rancangan APBN Perubahan (RAPBN-P) 2015. Pertumbuhan ekonomi 2015 ditargetkan 5,7%.

Ketua Komisi XI DPR, Fadel Muhammad mengatakan, setelah lobi politik yang panjang di DPR, muncul kesepakatan soal asumsi makro untuk RAPBN-P 2015 yang akan dijalankan oleh pemerintah pimpinan Joko Widodo (Jokowi).

Berikut hasilnya:

• Pertumbuhan ekonomi 5,7%, turun dari usulan pemerintah 5,8%
• Inflasi 5%
• Nilai tukar rupiah Rp 12.500/US$, lebih tinggi dari usulan pemerintah Rp 12.200/US$
• Suku bunga Surat Perbendaharaan Negara (SPN) 3 bulan sebesar 6,2%

"Perhitungan ini bukan hanya soal akedemik tapi juga politik. Setelah lobi yang panjang, akhirnya ada keputusan untuk jadi rancangan usulan dalam rapat dengan Banggar (Badan Anggaran)," jelas Fadel dalam rapat di ruang Komisi XI, Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (26/1/2015).

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan, ada wacana target pertumbuhan ekonomi 2015 adalah 5,6%-5,8%, karena ada risiko ekonomi global.

Pemerintah tidak mau optimistis dengan pengaruh stimulus dari Bank Sentral Eropa sebesar Rp 15 ribu triliun.

"Tapi (pertumbuhan ekonomi) 5,7% ini membutuhkan extra effort (usaha ekstra) dari belanja APBN dan mengkapitalisasi dampak dari stimulus Eropa dan Jepang," ujarnya.

Selain itu, tingkat pengangguran ditargetkan 5,6%, dan tingkat kemiskinan 10,3% di tahun ini. Rasio gini ditargetkan 0,4%.

"Komisi XI meminta kepada pemerintah untuk menambah alokasi sampai Rp 5 triliun di 2015 bagi kemajuan usaha mikro, kecil, dan menengah untuk tingkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas," jelas Fadel.

Ada 3 kesimpulan lain dalam rapat ini sebagai berikut:

• Komisi XI sepakat untuk dibahas secara khusus untuk PMN (penyertaan modal negara) pada BUMN di 2015
• Komisi XI sepakat lakukan pembahasan lebih lanjut soal pendapatan negara.
• Komisi XI meminta pemerintah untuk penyusunan RKP dan APBN ke depan harus akomodir UU No 6 tentang desa.

Selain Menteri Keuangan, rapat ini juga dihadiri Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo, Menteri PPN/Kepala Bappenas Andrinof Chaniago, dan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Suryamin. Dari BI, hadir Gubernur BI Agus Martowardojo. Rapat dimulai pukul 20.30 WIB, dan selesai sekitar pukul 23.45 WIB.

(dnl/hen)