Agar Perencanaan Tepat, Bappeda Harus Siapkan Data Statistik

Jakarta - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) diminta menyiapkan data statistik dan melakukan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah secara komperehensif agar perencanaan pembangunan daerah dapat lebih menjawab berbagai permasalahan dan tantangan yang ada. Demikian disampaikan Sekretaris Meneg PPN/Sestama Bappenas Koen Satwanto Inpasiharjo saat sosialisasi surat edaran bersama Musrenbang di Hotel Bidakara, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Senin (31/1/2005).Koen menjelaskan, dengan adanya data statistik dan evaluasi yang komperehensif, permasalahan dan tantangan yang perlu ditanggulangi dapat tercover seperti ineks pembangunan manusia, tingkat pengangguran, kemiskinan dan juga kemampuan APBD. Menurutnya, langkah Bappeda sangat penting mengingat berdasarkan pengalaman perencanaan di daerah sejak tahun 1999 banyak kalangan menyebutkan rencana strategis daerah yang merupakan penjabaran rencana pembangunan daerah pada umumnya kurang realistis dan agak berlebihan dibandingkan dengan potensi sumber daya yang dimiliki. "Untuk itu ke depan, diperlukan upaya penyediaan guna membantu calon kepala daerah untuk merumuskan visi dan misinya secara lebih proporsional dan dapat diwujudkan," katanya.Seperti diketahui pada Juni 2005 ini akan ada pemilu Kepala Daerah secara langsung yang berimplikasi sebulan setelah terpilih kepala daerah harus menyusun rencana pembangunan jangka menengah daerah yang merupakan penjabaran dari visi dan misi kepala daerah yang akan menjadi agenda kerja pemda selama 5 tahun ke depan. Koen juga mengingatkan kembali pemerintah saat ini akan mengantisipasi kemungkinan terjadinya kterelambatan penyusunan RKP (Rencana Kerja Pemerintah) karena RKP tahun 2006 dijadwalkan selesai pada akhir bulan April 2005. Selanjutnya RKP 2006 tersebut akan menjadi bahan penyusunan RAPBN 2006 bersama DPR yang dijadwalkan akan dibahas pada minggu pertama bulan Mei. Sedangkan RKPD 2006 akan menjadi bahan penyusunan RAPBD 2006 bersama DPRD baik tingkat propinsi maupun kabupaten/kota. (qom/)