'Diserang' DPR Soal Proyek Mangkrak 10 Tahun, Ini Reaksi Menteri PU

Jakarta - Serangan demi serangan para anggota DPR terhadap Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono datang seakan tanpa henti saat rapat kerja dengan Komisi V DPR-RI, hari ini.

Para anggota DPR ada yang bertanya sacara datar, menyindir, hingga 'menyerang' mengungkit-ungkit masa lalu sang menteri. Hal ini membuat Basuki harus tertunduk sesaat, dalam rapat yang berlangsung sejak pukul 13.00 WIB.

Misalnya anggota Komisi V DPR, Saiful Rasyid secara terang-terangan mengungkapkan soal proyek irigasi yang ditangai oleh Basuki sebelum menjadi menteri. Seperti diketahui Basuki merupakan menteri yang berlatar belakang karier di PUPR.

"Saya masih ingat dengan Bapak, waktu Bapak masih Kepala Biro. Bapak membangun irigasi di Kalimantan Selatan. Irigasi Kamande, tapi setelah 10 tahun, kemudian Bapak sekarang duduk jadi menteri, itu belum jadi. Kami meninjau lalu. Lalu ada seorang teman yang melontarkan sindirian, apa ini? Ini kolam ikan raksasa," kata Rasyid dengan nada menyindir saat rapat di Komisi V, Senin (2/2/2015).

Rasyid menanyakan kemampuan Menteri PU untuk menjalankan program-programnya yang sangat banyak dengan anggaran hingga Rp 119 triliun.

"Bisa kah program-program baru yang bapak canangkan bisa terpenuhi kalau yang 10 tahun saja belum terselesaikan," katanya kembali menyindir.

Ia mengatakan sebagai anggota DPR yang berasal dari daerah pemilihan Kalsel, ia kerap ditanya soal kapan Irigasi Kamande diselesaikan.‎

"Itu adalah pertanyaan yang selalu kami terima dari masyarakat ketika kami pulang ke dapil masing-masing," katanya.

Pantauan detikFinance, Basuki dan jajaran pejabat PUPR terlihat hanya tertegun menunduk. Basuki tampak sesekali mengatupkan tangannya sembari menahan wajahnya yang tertunduk.

Sementara itu, Sigit anggota komisi V lainnya menyoroti soal anggaran penangangan banjir yang hanya Rp 7 triliun pada 2015. Padahal total anggaran PUPR bisa mencapai Rp 119 triliun.
 
"Saya jadikan penekan adalah data menunjukkan 60% penduduk Indonesia ada di kota. Oleh karena itu saya ingin mengingatkan program penanggulangan banjir di perkotaan. Tapi saya melihat, proporsinya masih kurang," katanya.

"Tolong diberikan porsi lebih besar untuk penanggulangan banjir," pinta Sigit.

(hen/hds)