Janji jonan disampaikan di depan kepala daerah yang dipanggil dalam pertemuan tertutup, di Kemenhub beberapa hari terakhir. Mereka yang hadir setingkat gubernur, wakil gubernur atau perwakilannya antara lain dari Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara, NTB, NTT, Bali dan lain-lain.
"Targetnya dalam 5 tahun sudah tersambung jalur kereta," kata Staf Khusus Menhub Hadi M. Djuraid di Kemenhub, Jakarta, Selasa (3/1/2015).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Misal Pontianak sampai Balikpapan ini asumsi jalur nggak dibangun swasta. Kalau (Kalimantan) tengah ada rencana swasta masuk untuk angkutan batubara," sebutnya.
Pada 2015, Kemenhub menyiapkan dana segar untuk membiayai proyek infrastruktur transportasi. Alokasi tersebar diberikan kepada sektor perkeretaapian. Untuk mensinergikan proyek, Kemenhub meminta saran dan masukan dari kepala daerah.
"Investasi Kemenhub di 2015 sebesar Rp 37,783 triliun yang terdiri dari perhubungan darat Rp 3,8 triliun, perhubungan laut Rp 7,9 triliun, perhubungan udara Rp 8,6 triliun, kereta Rp 14,2 triliun kemudian pengembangan SDM Rp 3 triliun," sebut Hadi.
Pihak Kemenhub juga menyiapkan program bantuan bus ke seluruh provinsi di Indonesia. Hingga 5 tahun ke depan, Kemenhub akan memberikan bus cuma-cuma sebanyak 3.000 unit. Untuk bantuan ini, Kemenhub berkonsultasi dengan daerah penerima tentang spesifikasi bus yang diperlukan.
"Tahun ini 1.000 bus. Total sampai 2019 sebanyak 3.000 bus. Dari 1.000 tahun ini dialokasikan ke luar Jawa. Tentang spesifikasi, gubernur beri masukan tentang ukuran seperti apa. Halte modelnya biasa atau dinaikkan," jelasnya.
Selain itu, rencana pemerintah membiayai perpanjangan runway atau landasan pacu di bandara-bandara daerah. Landasan akan diperpanjang agar minimal bisa diterbangi pesawat baling-baling sekelas ATR 72, sehingga ongkos transportasi bisa ditekan karena pesawat berkapasitas lebih besar.
Saat pertemuan dengan kepala daerah sejak Jumat kemarin hingga hari ini, Menhub Jonan memperoleh masukan mengenai proyek-proyek infrastruktur transportasi yang terbengkalai seperti pelabuhan.
"Ada masukan proyek pelabuhan mangkrak yang dibangun tanpa akses jalan. Ini istilah pak menteri, pelabuhan ikan bukan untuk orang. Solusinya pak menteri koordinasi dengan kementerian PU Pera," papar Hadi.
(feb/hen)











































