Kadin Perpanjang Masa Evaluasi Kabinet SBY Selama 3 Bulan

Jakarta - Kadin memberi waktu tambahan selama 3 bulan untuk mengevaluasi kinerja tim ekonomi pemerintahan SBY setelah 100 hari selesai karena dianggap dalam masa itu baru dalam tahap belajar. "Kami masih memberi waktu kepada tim ekonomi SBY 3 bulan lagi. Walaupun visi mereka sama dengan kami, tapi implementasinya belum. Karena menurut kami 3 bulan ini masih dalam tahap belajar," kata Ketua Umum Kadin MS Hidayat dalam jumpa pers di Menara Kadin, Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta, Senin (31/1/2005).Hidayat mengakui, baru kali ini sektor swasta dan pemerintah memiliki visi yang sama meski diakui ada penghalang diantaranya birokrasi. "Kami usulkan untuk menyederhanakan birokrasi tersebut," katanya. Dalam pelaksanaan road map, 5 sektor usulan Kadin yang harus dibenahi pemerintah adalah kepastian hukum, pajak, ketenagakerjaan, infrastruktur dan otonomi daerah. Sejauh ini menurut Hidayat, yang sudah terlaksana adalah infrastruktur summit, reformasi pajak dan review kembali tingkat pajak. "Saat ini Kadin juga diminta kontribusi dari perspektif dunia usaha tentang akan adanya UU investasi yang rencananya akan dimasukkan pemerintah ke paket kebijakan serta mereview 400 perda yagn kontroversi dan high cost economy," kata Hidayat.Mengenai masalah Aceh, Hidayat menjelaskan telah tercapai beberapa kesepakatan. Pertama, Kadin telah membuat tim yang akan berfungsi pada rehabilitasi, pengembalian daya ekonomi masyarakat dengan mengembalikan fungsi pasar. Kedua, disepakati membangun rumah nelayan sebanyak 5000. Ketiga, kegiatan rehabilitasi khususnys rekonstruksi yang akan meilbatkan unsur opengusaha daerah secara total yagn bisa memberi multiplier efek. Keempat, dengan segala cara dan potensi yang ada segera mungkin mengundang investasi baru terutama yang menciptakan lapangan kerja baru. Dalam kesempatan itu Hidayat juga menjelaskan bahwa Kadin rencananya akan menyelenggarakan Rapimnas Kadin 2005 tanggal 3-4 Februari 2005 yang akan diselenggarakan di Hotel Sahid dan rencananya dibuka oleh Presiden SBY di Istana Negara. Rapimnas ini diselenggarakan dalam rangka membahas tantangan dunia usaha dan sebagai pelaksanaan infrastruktur summit dan gerakan gemar produk Indonesia. (qom/)