APBN Pertama Jokowi Batal Tembus Rp 2.000 Triliun

Badan Anggaran (Banggar) DPR dengan 2 menteri melakukan rapat singkat 30 menit untuk mengebut pembahasan Rancangan APBN Perubahan (RAPBN-P) 2015. Apa hasil sementaranya?

Rapat ini dihadiri oleh Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, Menteri PPN/Kepala Bappenas Andrinof Chaniago, dan Deputi Gubernur BI Hendar.

Sejumlah kesepakatan awal yang didapatkan dalam rapat singkat itu antara lain soal asumsi makro ekonomi dalam perhitungan RAPBN-P 2015 dan penerimaan serta belanja negara.

• Pertumbuhan ekonomi 5,7%
• Inflasi 5%
• Suku bunga Surat Perbendaharaan Negara (SPN) 3 bulan 6,2%
• Nilai tukar rupiah Rp 12.500/US$
• Harga minyak Indonesia (ICP) US$ 60 per barel
• Lifting minyak 825 ribu barel per hari
• Lifting gas 1,22 juta barel setara minyak per hari

Untuk kuota atau jatah BBM subsidi ditetapkan 17,9 juta kiloliter (KL). Rapat tersebut juga menyepakati besaran cost recovery untuk kegiatan migas sebesar US$ 14 miliar.

"Penerimaan perpajakan ditargetkan Rp 1.489,3 triliun, dengan tax ratio 13,69%," jelas Bambang.

Kemudian penerimaan negara bukan pajak (PNBP) ditargetkan Rp 269,1 triliun, atau menurun Rp 12 triliun dari APBN 2015.

Belanja negara dalam RAPBN-P 2015 ditetapkan Rp 1.985,7 triliun. Ini meliputi belanja kementerian/lembaga (K/L) Rp 772,3 triliun, serta belanja non K/L Rp 551,9 triliun.

Pembayaran bunga utang pemerintah di RAPBN-P 2015 ditetapkan Rp 155,7 triliun. Dari nilai ini, defisit anggaran pada RAPBN-P 2105 adalah 1,92%.

Lewat hasil ini, berarti APBN pertama di pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) batal menembus Rp 2.000 triliun, atau mencetak rekor. Karena sebelumnya dalam APBN 2015 yang diajukan pemerintah SBY, nilai belanja mencapai Rp 2.039,48 triliun.

Ketua Banggar DPR Ahmadi Noorsupit mengatakan, keputusan rapat tersebut bersifat sementara.

"Apa yang diputuskan sekarang itu adalah postur sementara.‎ Karena masih ada kelanjutan pembahasan untuk panja B dan C. Sehingga dimungkinkan masih ada pendalaman dan perubahan," jelas Ahmadi.