DPR Restui Anggaran Buat 4 Menko di 2015

Jakarta - Hari ini, Badan Anggaran DPR mengundang 4 menteri koordinator di Kabinet Kerja pimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Agendanya adalah membahas anggaran untuk masing-masing kementerian koordinator dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja-Perubahan (RAPBN-P) 2015.

Hadir dalam rapat ini adalah Menko Perekonomian Sofyan Djalil, Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani (PMK), Menko Kemaritiman Indroyono Soesilo, serta Menko Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) Tedjo Edhy. Rapat dipimpin oleh Ketua Banggar DPR Ahmadi Noor Supit.

Buat Kemenko PMK, disepakati anggaran dalam RAPBN-P 2015 sebesar Rp 444,84 miliar. Naik dibandingkan usulan sebelumnya yaitu Rp 259,8 miliar.

"Setuju?" kata Ahmadi di ruang rapat Banggar DPR, Jakarta, Selasa (10/2/2015).

"Setuju!" jawab para anggota.

Kemudian untuk Kemenko Perekonomian, anggaran yang disetujui adalah Rp 326,68 miliar. Naik dibandingkan sebelumnya yaitu yaitu Rp 305,9 miliar.

"Angka yang diusulkan Kemenko dengan angka yang kita ketok palu, yang sahih adalah yang ini yang diketok. Yang sahih adalah yang kita bacakan. Kalau ada perbedaan angka, nanti koordinasikan dengan Kemenkeu," papar Ahmadi.

Sementara untuk Kemenko Kemaritiman, lanjut Ahmadi, tidak ada dalam APBN 2015. Ini memang kementerian baru di pemerintahan Jokowi, yang belum ada di masa Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang menyusun APBN 2015.

"Oleh karena itu, persetujuan yang kita berikan adalah yang Rp 125 miliar," ujar Ahmadi.

Lalu untuk Kemenko Polhukam, anggaran dalam RAPBN-P 2015 ditetapkan Rp 519,57. Naik dibandingkan APBN 2015 yang sebesar Rp 449,6 miliar.

"Terhadap tamhahan anggaran yang diusulkan masing-masing Kemenko dan untuk lembaga yang belum terbentuk akan ada pembahasan teknis. Itu menjadi catatan kita," tutur Ahmadi.

(hds/hds)