Soal Dana Talangan Lapindo, Menteri Basuki: Presiden Bilang Hati-hati

Jakarta - DPR telah menyetujui dana talangan Rp 781,7 miliar untuk korban lumpur Lapindo di Sidoarjo (Jawa Timur). Namun, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan instruksi khusus.

"Pak Presiden bilang hati-hati. Itu harus ada perjanjiannya segala," ungkap Basuki Hadimuljono, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (10/2/2015).

Pemerintah, lanjut Basuki, akan membentuk tim khusus perundingan untuk menyelesaikan perjanjian dengan pihak Lapindo. "Besok mau dibentuk timnya. Ketuanya Jaksa Agung," sebut Basuki.

Kemudian, tambah Basuki, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) akan melakukan audit atas aset yang dimiliki oleh Lapindo. Di mana nantinya menjadi bahan untuk disusunnya perjanjian antara kedua belah pihak.

"Itu akan dibayar setelah colateral (jaminan) semua ada di tangan kita," ujarnya.

Dana ini, menurut Basuki, akan ke pagu Badan Penanggulangan Lumpur Sidoardjo (BPLS). Mekanisme pencairannya dimungkinkan melalui salah satu bank.

"Kalau mekanismenya tadi diusulkan oleh Pak Wapres melalui bank. Prinsipnya, colateral harus ada dulu," kata Basuki.

(mkl/hds)