Dua Menteri Ini Sepakati Soal Techno-Park Sampai Pelabuhan Cilamaya

Jakarta -

Implementasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2014-2019 di bidang kemaritiman semakin dipertajam sehingga dalam 3 tahun ke depan hasilnya sudah mulai tampak. Hal tersebut menjadi kesimpulan dalam pertemuan Menko Kemaritiman Indroyono Soesilo dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Andrinof Chaniago.

Mengutip siaran tertulis Kementerian Koordinator Kemaritiman yang diterima Jumat (13/2/2015), berkaitan dengan penyelesaian batas laut antar negara, batas landas kontinen, batas Zona Ekonomi Eksklusif, serta batas zona ekstensi 350-mil, Bappenas menginventarisasi program Kementerian/Lembaga yang melaksanakan kegiatan survei dan riset kelautan guna bisa diintergrasikan untuk menghimpun data hidro-oseanografi, geologi laut, dan biologi laut guna mendukung program penyelesaian batas laut dimaksud.

Indroyono dan Andrinof juga sepakat untuk segera memulai program pembangunan Maritime Techno-Park di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, yang dikaitkan dengan industri migas. Beberapa negara, antara lain Perancis, berminat untuk bergabung dalam pengembangan Maritime Techno-Park di Penajam ini.

Di samping itu, berkaitan dengan rencana pengembangan wilayah Sorong (Papua Barat) sebagai Kawasan Ekonomi Khusus, yang juga sudah masuk di RPJMN 2014-2019, segera ditindaklanjuti dengan penyusunan pra-studi kelayakan guna siap dipaparkan pada semester II-2015.

Berkaitan dengan program pengembangan bio-diesel dari micro algae di laut, dalam waktu dekat Tim Nasional Pengembangan Bio-Diesel dari Micro Algae akan segera menggelar Pemaparan dihadapan Menko Kemaritiman, Menteri PPN, dan kementerian terkait.

Andrinof sangat mendukung Program Ekspedisi Nusantara Jaya 2015 yang dicanangkan oleh kemenko Kemaritiman, yang akan melibatkan kapal penumpang milik PT Pelni (Persero) guna bergabung dengan 88 kapal lainnya, siap diluncurkan pada Juni 2015.

Berkaitan dengan rencana pembangunan pelabuhan Cilamaya di Jawa Barat, maka Tim Kajian Bappenas segera diperkuat dengan para ahli dari Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) dan Kementerian Perhubungan agar dapat memberikan rekomendasi menyeluruh dalam waktu satu bulan.

Menko Kemaritiman dan Menteri PPN juga BAPPENAS sepakat untuk mengawal komponen kelautan dalam rancangan dokumen Sustainable Development Goal (SDG) Post-2015 yang saat ini tengah dinegosiasikan oleh PBB dan akan ditetapkan dalam Sidang Umum PBB di New York pada akhir 2015 ini. Rancangan dokumen SDG Post-2015 mencakup 17 sasaran, dan salah satunya berkaitan dengan bidang kelautan.

(hds/hds)