Target Bea Cukai 2005 Dinaikkan

Jakarta - Dirjen Bea Cukai Eddy Abdurrahman memastikan, target penerimaan bea masuk dan cukai dalam APBN 2005 akan dinaikkan. Namun pemerintah belum bisa memastikan berapa tepatnya kenaikan itu. "Kita memang belum membahas APBN 2005. Tapi kedengarannya akan ada perubahan. Pasti akan naik," kata Eddy di Gedung Depkeu, Jalan Lapangan Banteng, Jakarta, Rabu (2/2/2005).Demikian juga untuk cukai menurut Eddy sudah bisa dipastikan akan naik, meski belum ditetapkan persentasenya. Diharapkan, kenaikan penerimaan cukai itu tidak diikuti dengan kenaikan tarif. Pasalnya, kebijakan untuk tidak menaikkan tarif cukai adalah untuk menjaga iklim yang kondusif bagi industri rokok.Berdasarkan pengalaman, lanjut Eddy, pada tahun 2001 saat pemerintah menaikkan tarif cukai, berdampak besar pada petani tembakau, penyerapan tenaga kerja dan turunnya produksi rokok.Sementara untuk penerimaan bea masuk, kata Eddy, pada tahun 2005 akan banyak sekali menghadapi tantangan terutama dengan munculnya kebijakan untuk menurunkan tarif bea masuk seperti kesepakatan dalam AFTA. "Kalau bea masuk, itu juga akan terkait dengan nilai kurs Rupiah. Kalau menguat, penerimaan bea masuk justru berkurang karena biasanya kurs bea masuk didasarkan pada dolar AS," katanya.Berkaitan dengan pemberantasan pita cukai palsu, Eddy menegaskan hal itu terus dilakukan karena dari hasil perhitungan, kerugian negara akibat pita cukai palsu mencapai Rp 150 miliar per tahun. RUU KepabeananEddy juga menjelaskan, saat ini rumusan pasal-pasal dalam amandemen UU Kepabeanan sudah dibahas di tingkat Pokja. Diharapkan, dalam bulan ini pembahasan pasal-pasal perubahan di tingkat Pokja dapat selesai dan akan dilanjutkan dengan pembahasan ke tim kerja eselon I untuk selanjutnya oleh tim pengarah yang diketauai oleh Menkeu.Adapun substansi perubahan diantaranya meliputi masalah fasilitas perdagangan yang akan disinkronkan dengan Revised Beauty Convention. Disamping juga akan dilakukan identifikasi hal-hal yang terkait dengan pengawasan seperti lalu lintas barang dimana akan ada penyesuaian sanksi. (qom/)