.webp)
Dugaan tersebut mulai dari stok beras yang menipis hingga adanya campur tangan mafia beras. Sebenarnya mengapa harga bisa bisa melonjak? Simak rangkuman detikFinance, Selasa (24/2/2015).
Ada 4 Faktor Penyebab
|
|
"Saat musim paceklik biasanya harga beras naik 10%-15% masih oke. Tetapi kalau naik 30% ada sesuatu yang harus dipecahkan oleh pemerintah," kata Bustanul saat ditemui di Kantor Kementerian Perdagangan, Jalan Ridwan Rais, Jakarta, Senin (23/02/2015).
Ia mengungkapkan setidaknya ada 4 faktor yang menyebabkan harga beras naik tak normal saat ini. Pertama, adalah keterlambatan musim panen, saat ini merupakan periode transisi antara musim paceklil dan panen raya.
Bustanul mengatakan panen baru akan terjadi pada periode Maret hingga Juni 2015. Ia mengungkapkan stok beras Bulog cukup sehingga tidak perlu impor.
Kedua, soal operasi pasar (OP) yang dilakukan Perum Bulog sebelumnya masih satu pintu oleh para pedagang besar seperti ke Pasar Induk Cipinang, namun cara ini tak efektif meredam harga beras, justru muncul praktik pengoplosan. Kemudian mulai Februari Perum Bulog langsung melakukan OP ke masyarakat tanpa melalui pedagang, dampaknya harga beras justru melonjak.
Bustanul menyarankan agar pemerintah tetap menyalurkan beras ke pedagang dengan catatan melalui prosedur ketat agar praktik penyelundupan beras Bulog tidak ada penyimpangan.
Ketiga, Bulog tidak membagikan beras untuk masyarakat miskin (raskin) pada periode November-Desember 2014. Hal ini tentunya berpengaruh kepada permintaan beras yang melonjak signifikan dan mengurangi stok beras di Bulog.
Keempat, Bustanul menduga ada permain di dalam perdagangan beras seperti yang disampaikan oleh Mendag Rachmat Gobel soal praktik mafia beras. Ia meminta pelakunya diusut dan dikenakan sanksi pidana.
Benarkah Ada Mafia Beras?
|
|
Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Pemberdayaan Daerah Tertinggal dan Bulog Natsir Mansyur mengatakan fenomena mafia beras tak bisa dihindari selagi pasokan dan permintaan tak seimbang. Secara alamiah, bila pedagang tahu pasokan berkurang maka mereka akan memainkan harga untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya.
"Memberantas mafia beras itu sulit, karena lebih banyak kebutuhan daripada produksi," kata Natsir Mansyur kepada detikFinance, Senin (23/2/2015).
Saat ini stok beras yang ada di dalam negeri terbagi menjadi 3 titik yaitu Perum Bulog, para pedagang, dan konsumen atau masyarakat. Kenyataannya penguasaan stok beras di dalam negeri saat ini mayoritas dikuasai pedagang, dan konsumen sebesar 90%, sisanya sekitar 10% ada di tangan Perum Bulog.
Kondisi ini justru diperparah dengan skema Operasi Pasar (OP) oleh Perum Bulog sebelumnya yang hanya mengandalkan para pedagang, misalnya di Pasar Induk Cipinang. Artinya sebagian stok yang di Bulog telah berpindah ke para pedagang. Parahnya lagi, justru terjadi penyimpangan seperti pengoplosan beras oleh oknum pedagang beras seperti kasus di Cakung, Jakarta Timur, sehingga target meredam harga justru tak efektif.
Pedagang Akui Ada Praktik Oplos Beras
|
|
Seorang pedagang beras di Pasar Induk Cipinang, Jakarta Timur yang tak mau disebutkan namanya mengakui fenomena oplos-mengoplos beras bukan hal baru bagi para pedagang.
"Kalau pengoplosan memang ada. Kalau disebut ada mafia beras itu, saya kurang mengerti. Mengoplos memang ada," kata pedagang tersebut kepada detikFinance, Senin (23/2/2015).
Ia mengatakan praktik mengoplos beras boleh saja asalkan diberikan penjelasan kepada konsumen bahwa beras tersebut adalah beras campuran. Selain itu, pedagang beras boleh mengoplos beras untuk mengejar harga yang lebih murah dan menciptakan rasa yang lebih enak atau pulen.
Ia mencontohkan pengoplosan beras bisa terjadi terhadap beras impor asal Vietnam yang hanya Rp 7.400 per kg, yang dicampur dengan beras lokal Rp 10.000/kg. Tujuannya agar harganya bisa ditekan menjadi Rp 8.300/kg.
Mendag Gobel: Ada yang Ingin Beras Impor Masuk
|
|
Hal ini disampaikan Gobel di depan pelaku usaha dan para pakar ekonomi di Gedung Auditorium Utama Kementerian Perdagangan (Kemendag), Jalan Ridwan Rais, Jakarta, Senin (23/02/2015).
"Kita sedang membangun kedaulatan pangan. Kemarin masih ada juga yang memainkan cerita, naik sekian puluh persen dengan tujuan supaya impor masuk. Dengan demikian masih banyak cerita-cerita ini yang sebetulnya ini harus kita cermati bersama-sama," papar Gobel.
Meski demikian Gobel pada kesempatan berikutnya kembali menegaskan tidak membuka keran impor dan tetap memberdayakan pasokan beras yang ada di dalam negeri.
"Saya itu berupaya semaksimal mungkin untuk tidak impor (beras)," imbuhnya.
Beda dengan Mendag Gobel, JK: Nggak Ada Itu Mafia Beras
|
|
"Ah, nggak ada itu. Hanya orang dagang biasa timbun-timbun nanti juga biar rugi sendiri kita turunkan harga," kata JK usai rapat koordinasi soal harga beras di Kantor Wapres, Senin (23/2/2015).
Ia juga menegaskan bagi pedagang yang terbukti menimbun beras maka sanksi hukumnya sangat berat, yaitu denda Rp 50 miliar dan penjara 5 tahun.
"Mau timbun silakan saja, nanti kita suruh tangkap polisi," katanya.
JK juga menegaskan meski harga beras naik, pemerintah memutuskan tak akan mengimpor beras.
"Ndak, ndak. Sampai sekarang ndak. Artinya impor itu kalau perlu. Sekarang ini, tapi kalau ada apa-apa ya tidak soal," katanya.
Halaman 2 dari 6
