KAI Punya Tanah 27 Ribu Hektar Jawa dan Sumatera, 46% Masih Sengketa

Jakarta - PT Kereta Api Indonesia (Persero) memiliki aset tanah dan bangunan yang tersebar di Pulau Jawa dan Sumatera. Total aset tanah KAI mencapai 270.670.874 meter persegi atau 27.067 ribu hektar.

Dari aset tersebut, 54% bertatus dikuasai penuh oleh perseroan atau clean and clear. Sedangkan 46% sisanya masih bersengketa. Masalah ini muncul karena pendudukan secara ilegal, penggunaan tanpa membayar sewa, hingga digunakan tanpa perikatan.

"Dari 270 juta meter persegi, yang sudah jelas dan tersertifikat sebanyak 54%. Ini data terbaru. Sebelumnya di bawah 50%. Ini artinya fisik dan surat-surat ada di kita," kata Direktur Utama KAI Edi Sukmoro saat diskusi di Cikini, Jakarta Pusat, Jumat (6/3/2015).

Edi menjelaskan, aset tanah milik perseroan mayoritas terletak di pusat kota. Tidak hanya aset tanah, KAI menyebut aset bangunan atas rumah dinas juga masih ada yang bermasalah. Dari 16.424 rumah dinas milik KAI, sebanyak 8.517 rumah atau 52% sudah clean and clear sedangkan sisanya masih bermasalah.

Dari aset tanah dan bangunan, KAI menitikberatkan perjuangan terhadap 3 aset yang berlokasi di Medan (Sumatera Utara), Semarang (Jawa Tengah), dan Surabaya (Jawa Timur). Untuk aset perseroan yang berlokasi di jantung kota Medan seluas 7,3 hektar diduki oleh swasta.

Di lahan perseroan, telah dibangun apartemen hingga mal padahal tanpa Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Kini, perseroan tengah menunggu hasil Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung.

"Kedua masalah kita di Surabaya. Ada banyak. Yang diutarakan masalah kontrak pihak lain tidak jalan dengan baik. Ini terhenti. Ketiga, aset di Semarang, posisi ada di Jurnatan. Itu dekat pasar Johar. Dulu stasiun, entah bagaimana bisa dipegang oleh swasta. Kita sedang telusuri. Ini 3 aset kita angkat. Kalau ini lepas maka ada puluhan hingga ratusan yang lepas," papar Edi.

Edi menjelaskan pihaknya tidak akan mundur memperjuangkan aset-aset yang selama ini masih bermasalah. Apalagi pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) memiliki program pengembangan jaringan kereta baru dan mengaktifkan kembali rute lama yang telah non aktif sehingga membutuhkan lahan.

"KAI nggak mundur, masuk jalur hukum, kita nggak mundur. Kalau diputuskan KAI menang, akan kita kembangkan," sebutnya.

Banyaknya aset KAI yang bermasalah bukan tanpa sebab. Edi menyebut perseroan memiliki kelemahan di dalam mendokumentasikan dokumen-dokumen kepemilihan aset.

"Aset properti dan tanah milik KAI besar. Kita nggak bisa arsip dengan benar. Waktu ke pengadilan, bukti ini nggak ada. Ini yang kita lemah," jelasnya.

(feb/hds)