Konsolidasi dan Merger BUMN Akan Didahului Uji Tuntas

Jakarta - Kantor Meneg BUMN akan melakukan due dilligence atau uji tuntas selama 3-6 bulan sebelum dilakukannya konsolidasi ataupun merger BUMN. Hal tersebut disampaikan Deputi Meneg BUMN bidang restrukturisasi dan privatisasi Mahmuddin Yasin disela-sela seminar di Hotel Shangri-La, Jakarta, Jumat (4/2/2005)."Sebelum dikonsolidasikan, diholding-kan, distand-alone-kan atau di roll over, maka perlu dilakukan due dilligence. Waktunya bisa 3 hingga 6 bulan," kata Mahmuddin.Mahmuddin menjelaskan, merger ataupun pembentukan holding yang disampaikan Meneg BUMN beberapa waktu lalu sangat terkait terhadap kajian yang menyangkut aspek perpajakan, akuntansi, hukum serta implikasi lainnya. "Jadi semuanya perlu dilakukan kajian terlebih dahulu," ujarnya.Berkaitan dengan kemungkinan merger bank-bank BUMN, Mahmuddin menyatakan, dari sisi pemegang saham, jika merger itu bisa meningkatkan nilainya, maka akan didukung. "Kalau memang merger itu meningkatkan value dan membawa kebaikan, kenapa tidak? Semuanya kan perusahaan publik seperti BNI, BRI, Bank Mandiri kecuali BTN," katanya.Dalam pandangannya, rencana merger bank-bank BUMN merupakan bagian dari corporate action. "Itu menurut saya corporate action. Biar masing-masing perusahaan melakukan kajian. Soal mana nanti yang dipilih memang nanti menjadi keputusan pemerintah," katanya.Sejauh ini, lanjut dia, pihaknya belum memperoleh hasil kajian dari masing-masing bank yang akan melakukan corporate action. Namun disebut-sebut BNI kemungkinan besar akan dimerger dengan BTN.Privatisasi BUMNDalam kesempatan itu Mahmuddin juga menyebutkan, berdasarkan target APBN 2005 yang disusun pada saat menteri keuangan Boediono, target privatisasi ditetapkan Rp 3,5 triliun. Dan sejauh ini belum direvisi. "Saat Menkeu Boediono, target privatisasi ditetapkan Rp 3,5 triliun. Tapi saya belum tahu apakah akan dilakukan revisi oleh Menkeu Jusuf Anwar," katanya.Menurut Mahmuddin, dari kementerian BUMN saat ini akan fokus untuk mendapatkan kompensasi dari BUMN-BUMN misalnya dari pajak dan dividen dengan cara meningkatkan nilai dan keuntungan melalui restrukturisasi yang berkelanjutan. Mengenai secondary offering BNI sebesar maksimal 30 persen, Mahmuddin mengatakan, rencana itu merupakan bagian dari prioritas APBN 2005 yang disusun pemerintahan yang lalu. Dan sejauh ini belum ada keputusan final tentang kelanjutan privatisasi tersebut.Menyusul rumor pergantian sejumlah manajeman sejumlah BUMN seperti garuda dan Merpati, Mahmuddin menolak memberi keterangan. "Kalau soal pergantian direksi BUMN, itu nanti ditangani oleh masing-masing deputi teknis, dan itu ada timnya. Tolong dicek kesana," demikian Mahmuddin. (qom/)