Menteri BUMN: Kalau Sudah Jadi Komisaris, Tidak Boleh Berpolitik

Jakarta - Sejumlah mantan politisi maupun relawan Jokowi-JK menjadi komisaris di BUMN. Rini Soemarno, Menteri BUMN, menegaskan bila sudah terpilih menjadi komisaris di BUMN harus mundur dari panggung politik.

"Oh, tidak boleh. Sama sekali tidak boleh. Kalau memang ada yang begitu harus mundur, harus memilih akhirnya," tegas Rini di komplek Istana Negara, Jakarta, Kamis (19/3/2015).

Bila ada pihak luar yang mencoba ikut campur melalui si komisaris, lanjut Rini, juga tidak diperbolehkan. Ada sederet aturan yang melindungi BUMN dari intervensi politik.

"Nggak boleh lah. Kan secara anggaran dasar ada, UU BUMN ada, UU PT ada, banyak UU-nya," kata Rini.

Komisaris BUMN, tambah Rini, memang merupakan usulan dari banyak pihak. Dia mengakui banyak yang memberi masukan, tetapi pada akhirnya kemampuan dan integritas yang menentukan.

"Komisaris kita lihatnya usulan dari semua pihak. Banyak pihak yang memberikan masukan. Tentunya di situ kita lihat yang memiliki integritas tinggi dan memang mempunyai pendidikan dan pengalaman, itu yang paling utama," katanya.

Seorang komisaris, demikian Rini, punya tugas yang penting. Komisaris berperan untuk mengawasi dewan direksi agar perusahaan tetap di 'jalurnya'.

"Melakukan pengawasan yang baik. Kinerja utama dilakukan oleh direksi, bukan dewan komisaris. Direksi itu memiliki tanggung jawab untuk memperbaiki atau memperkuat kinerja perusahaan. Komisaris sebagai pengawas, mengawasi direksi betul-betul melaksanakan fungsinya dengan baik," jelas Rini.

Sebagai informasi, dalam beberapa hari terakhir ini ada sejumlah BUMN besar yang melakukan perombakan dewan komisaris. Ada BUMN menerima Tim Relawan Jokowi-JK sebagai komisaris, sementara ada pula mengangkat politisi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

Misalnya dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI) hari ini. Alexander Sonny Keraf yang dikenal sebagai Menteri Negara Lingkungan Hidup pada Kabinet Persatuan Nasional zaman Presiden Abdurahman Wahid diangkat menjadi Komisaris Independen BRI. Ia merupakan anggota Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

Sementara Jeffry Wurangian yang dipilih sebagai komisaris BRI merupakan mantan Direktur Utama Bank Sulawesi Utara (Sulut) yang juga pernah menjadi Calon Legislatif DPR dari Partai Nasdem.

Lalu ada pula Cahaya Dwi Rembulan Sinaga, yang menjabat sebagai Komisaris Independen PT Bank Mandiri Tbk (BMRI). Cahaya sebelumnya dikenal sebagai relawan yang bergabung dengan Tim Transisi Jokowi-JK.

(hds/hen)