9 Provinsi Belum Akur dengan Pemerintah Pusat Soal Peta Hutan

Jakarta - Saat ini masih banyak provinsi yang belum sepakat dengan pemerintah pusat soal peta kehutanan. Setidaknya, ada 9 provinsi yang belum satu suara dengan pemerintah pusat, misalnya Kalimantan Tengah (Kalteng).

"Belum seluruhnya, masih ada tadi petanya yang sudah record di BIG (Badan Informasi Geografi) itu 26 provinsi. Tapi di catatan saya, yang masih belum ada titik temu soal kehutanan ada 9 provinsi," kata Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, usai rakor di Kemenko Perekonomian, Kamis (19/3/2015)

Belum adanya titik temu biasanya terkait luas areal hutan yang ingin ditetapkan pemerintah daerah, dengan yang diinginkan oleh kementeriannya. Setelah rapat koordinasi malam ini, akan ada upaya percepatan penyatuan kebijakan satu peta di semua sektor, antara level pemerintah pusat hingga daerah, agar tak terjadi tumpang tindih.

"Ada tumpang tindih tadi, misalnya Kalteng misal kebun sekian, tapi kata kehutanan nggak bisa, cuma sekian," terang Siti.

Selain persoalan peta hutan, masih ada lagi soal masalah penyatuan peta bersama antara pusat dan pemerintah daerah, antara lain sektor perkebunan dengan pertambangan, perkebunan dengan kehutanan, pertambangan dengan kehutanan, agar tak saling bertabrakan.

"Kendalanya sekarang masih berebutan. Kami bilang masalahnya di kementerian kehutanan luas hutannya sekian, tapi provinsi minta lebih sedikit. Yang begitu kita masih belum ketemu," katanya.

Menurut Siti, pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan menyiapkan peta dasar yang mencakup seluruh sektor agar tak terjadi tabrakan data. Semua informasi peta dasar ini akan diramu dalam Badan Informasi Geografi.

"Kerangka dasar dari peta, yang harus diberikan kepada semua instansi dan pemda kemudian pemda maupun kementerian atu universitas yang punya peta tema itu menyampaikan kepada BIG bahan-bahannya," katanya.

(rrd/hen)