UKM Kena Bunga Kredit 21%, Para Wanita Pengusaha Curhat ke Menperin

Jakarta - Hari ini, kalangan pengusaha yang te‎rgabung dalam Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI) menyambangi kantor Menteri Perindustrian (Menperin) Saleh Husin di Kantor Kementerian Perindustrian (Kemenperin), Jalan Gatot Soebroto, Jakarta. Mereka antara lain menyampaikan soal bunga kredit untuk Usaha Kecil dan Menengah (UKM yang sangat tinggi sampai 21%.

Dalam pertemuan yang berlangsung kurang lebih 1 jam sejak pukul 9.00 WIB, rombongan dari IWAPI menyampaikan keluhan kalangan wanita pengusaha tentang iklim usaha yang semakin memberatkan pelaku usaha.

‎"Berdasarkan data BPS (Badan Pusat Statistik) jumlah UMKM (usaha mikro kecil dan menengah) ada 54,5 juta, 60%-nya adalah wanita. Tapi dukungan terhadap wanita ini sangat kurang," ujar Ketua Umum IWAPI Nita Yudi usai kunjungannya di Kantor Kementerian Perindustrian, Jakarta, Senin (23/3/2015)

Dalam pertemuan tersebut, Nita menjelaskan ada beberapa persoalan yang disampaikan terkait kegiatan usaha yang dijalankan wanita pengusaha.

Pertama, adalah kendala bunga perbankan yang tinggi. Masalah ini menjadi keluhan dunia usaha mana pun termasuk Kamar Dagang dan Industri (Kadin).

"Bunga bank kita itu terlalu tinggi. Kredit Usaha Rakyat (KUR) saja bunganya tinggi 14%. Itu kalau dengan kolateral (dengan jaminan) kalau tidak dengan kolateral bisa sampai 21%. Itu tinggi sekali," katanya.

Ia berharap pemerintah bisa mengkaji lagi besaran bunga untuk kredit usaha dari perbankan khususnya UMKM. "Menurut saya idealnya 5-6% masih oke lah," tuturnya.

Kedua persoalan Upah Minimum Provinsi (UMP). Kenaikan UMP yang besar dibarengi dengan aksi demo buruh telah mengganggu pelaku usaha.

"Masalah UMP ini selalau menghambat kegiatan usaha. Kebanyakan demo, mereka jadi waktu kerjanya terpotong, produktifvtas juga jadi terganggu," keluhnya.

Ketiga soal penetapan pajak 1%‎ dari omzet usaha. Menurutnya penetapan itu tidak tepat. Ia memisalkan‎ dalam satu hari Omzet pengusaha UMKM adalah sebesar Rp 150.000/hari yang artinya dalam 1 bulan sekitar Rp 4,5 juta. Dengan penetapan pajak 1% dari omzet maka pengusaha harus menanggung pajak Rp 45.000/bulan.

"Omzet Rp 4,5 juta, dipotong biaya produksi, dipotong biaya distribusi dan lain-lain. Masa pajak dihitung dari Omzet, itu kan nggak fair. Harusnya kalaupun mau dikenakan pajak, dikenakannya dari profit," katanya.

Kendala-kendala ini diharapkan bisa mendapat perhatian serius dari pemerintah dengan segera. Saat ini Indonesia tengah dalam kondisi genting menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN akhir tahun 2015.

"Kalau UMKM kita nggak bisa didorong untuk maju dengan dukungan dari pemerintah, maka kita akan semakin tergilas," katanya.

(dna/hen)