Jika HDPP Diubah, Bulog Minta Harga GKG & Beras Disesuaikan

Jakarta - Pemerintah diminta untuk menetapkan harga gabah kering giling dan harga beras setelah mengubah Harga Dasar Pembelian Pemerintah (HDPP) untuk beras. Karena jika tidak ditetapkan, maka akan menyulitkan Bulog saat melakukan operasi pasar. Hal tersebut dikemukakan Dirut Perum Bulog Widjanarko Puspoyo disela-sela raker dengan Komisi IV DPR RI di Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Senin (7/2/2005)."Bulog mengusulkan, kalau pemerintah mengubah HDPP, maka harga gabah kering giling (GKG) dan harga beras juga ditetapkan karena akan menyulitkan bulog untuk beroperasi di lapangan. Bisa-bisa Bulog dianggap tidak bisa menjaga harga di lapangan," kata Widjanarko. Widjanarko juga mengakui, saat ini selisih harga semakin sulit sehingga tidak ada insentif ke pengusaha daerah. Menurutnya, selisih harga mestinya bisa dimanfaatkan untuk memperbaiki investasi pasca panen. Lebih lanjut Widjanarko memperkirakan, mundurnya musim tanam dan panen pada tahun 2005 ini akan membuat produksi beras turun. Widjanarko menambahkan, rencananya masalah penyesuaian HDPP ini tengah dilakukan pembahasan tahap akhir di Menko Perekonomian. Hal itu dimaksudkan guna mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan yang timbul jika perubahan HDPP tidak diberlakukan secara serempak.Sementara Mindo Sianipar, Ketua Komisi IV mengatakan, ada keinginan dari pemerintah dan DPR untuk meningkatkan buffer stok beras yang dananya berasal dari pendapatan pemerintah menyusul adanya kenaikan harga BBM yang diperkirakan Bepapeans mencapai Rp 20 triliun. "Kenapa yang Rp 7 triliun tidak diberikan ke buffer stok sehingga bisa meningkatkan jangkauan Bulog menjadi dua kali lipat dari 7 menjadi 15 persen. Akan kiat usulkan hal ini ke RAPBN 2005 sehingga uang pendapatan dari BBM bisa dinikmati petani," demikian Widjanarko. (qom/)