DPR Minta Pejabat BPKP Ditarik dari BUMN dan BUMD

Jakarta - Komisi XI DPR RI merekomendasikan kepada pemerintah untuk meninjau ulang dan menarik penempatan pejabat BPKP sebagai unsur komisaris pada BUMN atau BUMD. Hal itu dimaksudkan agar fungsi pengawasan oleh BPKP dapat berjalan sebagaimana mestinya.Demikian salah satu hasil kesimpulan antara Komisi XI DPR RI dan BPKP yang berlangsung tertutup di Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Senin (7/2/2005).Sementara wakil Ketua Komisi XI DPR RI Walman Siahaan mengusulkan agar BPKP dilebur dengan BPK bila kinerja BPKP tidak baik. Namun DPR menyerahkan usulan peleburan ini kepada presiden. "Kalau toh kinerja mereka tidak baik, untuk apa ada BKP dan BPKP," kata Walman. Menurutnya, BPKP dalam proses audit internalnya telah menggunakan dana yang cukup besar, namun kinerja pelaporannya kurang baik. "Selama ini mereka itu menggunakan dana begitu banyak. Tapi kalau hasilnya cuma Rp 10 miliar, misalnya, untuk apa mereka dipelihara. lebih baik digabung dengan BPK," demikian Walman. (qom/)