Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak akan membangun mega proyek Jembatan Selat Sunda (JSS). Ini respons Pemerintah Daerah Lampung.
Gubernur Provinsi Lampung, Ridho Ficardo mengatakan, pihaknya menerima alasan pemerintah pusat yang membekukan proyek JSS.
"Masalah utama yang dikeluhkan oleh masyarakat karena nggak lancarnya transportasi di Merak dan Bakauheni. Itu masalah utama. Kalau itu dilancarkan maka, itu semua selesai (tidak perlu JSS)," kata Ridho di Kantor Gubernur Lampung, Rabu (25/3/2015).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Pelabuhan diperbaki, kapal dibuat nyaman. Problem utama adalah loading (proses bongkar muat) 3 jam lebih. Itu bikin nggak nyaman," sebutnya.
Sebagai alternatif, pemerintah pusat memprioritaskan pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera. Ridho menjelaskan, pembangunan jalan tol mampu mengurangi kerusakan jalan, yang selama ini menjadi beban pemerintah daerah di Lampung. Untuk mempercepat pembangunan, pemerintah Lampung siap mendukung, dan mempercepat proses sosialisasi hingga penentuan lokasi rute Tol Trans Sumatera.
"Sesuai aturan, kami siapkan lahan terutama identifiksi, sosialisasi ke masyarakat, kemudian lakukan pemetaan awal. Kemudian pembentukan tim sudah. Sudah pasang patok, center line untuk patok. Persetujuan masyarakat sudah, nanti tinggal diserahkan ke pemerintah pusat untuk ganti rugi," ujarnya.
(feb/rrd)