Pemerintah Belum Pikirkan Sumber Dana Bayar Klaim KBC

Jakarta - Meneg BUMN Soegiharto mengungkapkan, hingga saat ini pemerintah belum memikirkan sumber pembiayaan untuk membayar klaim KBC (Karaha Bodas Company) jika notice of appeal ditolak oleh Mahkamah Agung AS. "Saya belum dapat laporannya. Saya akan cek. Kalau ditolak, saya pikir Pertamina lah yang harus bayar klaim tersebut," kata Meneg BUMN Soegiharto di Gedung Depkeu, Jalan Lapangan Banteng, Jakarta, Selasa (8/2/2005)Soegiharto menegaskan dirinya akan mengecek terlebih dahulu ke pengacara yang menangani masalah ini. Namun ia mengaku belum bisa memberi jawaban apapun karena belum melakukan evaluasi. Apalagi, tambahnya, kasus KBC negosiasinya dipimpin langsung oleh Menko Perekonomian Aburizal Bakrie.Ketika ditanya soal eksekusi dana pemerintah oleh pengadilan AS, Soegiharto mengaku hingga saat ini belum dipikirkan sumber untuk membayar. "Saat ini belum terpikirkan oleh saya darimana sumbernya. Karena negara sedang punya keterbatasan. Dan itu tidak dianggarkan dalam APBN. Kalau dana pemerintah dieksekusi harus dicari solusinya bagaimana," katanya. Audit Investigasi Bank MandiriPada kesempatan itu Soegiharto juga menjelaskan soal kemungkinan dilakukannya audit investigasi atas Bank Mandiri yang saat ini sangat tinggi kredit macetnya. Menurutnya, hingga saat ini pemerintah sebagai pemegang saham belum memiliki rencana tersebut. "Saya kan pemegang saham, Bank mandiri perusahaan publik. Kalau saya melakkan investigasi itu dalam rangka apa," tanyanya.Menurutnya, selaku pemegang saham, Meneg BUMN sudah pasti akan melihat kondisi bank baik NPL maupun rencana kerjanya dan upaya mencermati itu tidak hanya semata-mata dilakukan pada Bank Mandiri saja. (qom/)