Bertemu Jokowi, Pengusaha Ingin Bisnis SPBG Terbuka Luas untuk Swasta

Bertemu Jokowi, Pengusaha Ingin Bisnis SPBG Terbuka Luas untuk Swasta

- detikFinance
Senin, 06 Apr 2015 19:43 WIB
Bertemu Jokowi, Pengusaha Ingin Bisnis SPBG Terbuka Luas untuk Swasta
Jakarta - Pengusaha di bawah Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) meminta agar swasta dilibatkan dalam program konversi Bahan Bakar Minyak (BBM) ke Gas. Hipmi meminta agar pemerintah membuka sebesar-besarnya kesempatan pengusaha untuk berinvestasi di bisnis Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG).

“Kami lihat program konversi ini masih lambat sebab swasta belum sepenuhnya diberi ruang. Kalau diberi ruang, Hipmi siap membantu menyukseskan,” ujar Ketua Umum BPP Hipmi Bahlil Lahadalia usai bertemu Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Negara Jakarta, Senin (6/4/2015).

Bahlil mengatakan, pihaknya melihat perusahaan BUMN yang bergerak dalam industri gas belum sepenuhnya ingin pihak swasta masuk ke bisnis SPBG.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

“Ini tadi kami sampaikan juga ke Bapak Presiden. Kami meminta kepada pemerintah agar keran investasi dibuka sebesar-besarnya,” terangnya

Hipmi berharap agar program konversi tak hanya berjalan mulus di Pulau Jawa. Namun juga harus merata sampai ke daerah-daerah dari Sabang sampai Merauke.

“Dengan makin mahalnya BBM, maka konversi ke BBG ini suatu keniscayaan. Maka kalau mau cepat, pembangunan infrastruktur distribusi dan kilangnya musti libatkan swasta,” kata Bahlil

Bahlil mengatakan, semakin banyak kalangan pengusaha dilibatkan dalam program konversi bahan bakar minyak (BBM) ke BBG bisa mendorong keinginan pemerintah dalam penggunaan BBM oleh masyarakat.

“Otomatis serapan masyarakat atas BBM akan berkurang signifikan,” tegasnya.

Hipmi menilai investasi di SPBG ini masih belum menarik karena adanya risiko. Diantaranya fluktuasi nilai tukar rupiah, pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar membuat investasi pada pembangunan SPBG kurang menarik.

"Harga beli gas menggunakan mata uang dolar, tetapi kemudian dijual menggunakan rupiah. Dengan kerawanan rupiah semacam sekarang sangat riskan, kita butuh stabilitas rupiah,” papar Bahlil.

(mkl/hen)

Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 

Hide Ads