Yenny Wahid: Tolong Pak Ahok, Saya Tak Dapat Air!

Jakarta - Setelah keputusan Mahkamah Agung (MK) yang membatalkan UU No. 7/20114 tentang Sumber Daya Air (SDA), negara kini menjadi pihak yang mengelola air bersih di Indonesia. Direktur Wahid Institute Yenny Wahid berpendapat ada sisi positif bila negara/pemerintah yang mengelola langsung sumber daya air daripada swasta.

"Paling tidak ketika mereka (masyarakat) punya masalah, bisa mengadu ke Pemerintah Daerah. Misalnya, saya mengadu ke Pak Ahok (Basuki Tjahaja Purnama, Gubernur DKI Jakarta), tolong Pak saya nggak dapat air. Pak Ahok mungkin nggak turun langsung tapi dia bisa mendelegasikannya ke anak buahnya. Jadi paling tidak masyarakat tahu harus mengadu ke mana," papar Yenny.

Hal ini disampaikan Yenny dalam diskusi bertema "Tata Kelola Air di Paris: Kisah Sukses Pengelolaan Air oleh Pemerintah Kota" di Gedung Kompas Gramedia, Palmerah, Jakarta, Rabu (8/4/2015).

Hadir sebagai pembicara adalah Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, Ketua Umum Muhammadyah Din Syamsudin.

Ia mengatakan selama ini pengelolaan hingga distribusi air dikuasai swasta. Dampaknya penyediaan air jadi barang mahal karena berorientasi pada keuntungan perusahaan. Selain mahal, aksesnya ke masyarakat pun sangat minim.

Yenny mencontohkan di Jakarta, khususnya di Jakarta Barat atau Jakarta Utara saja harus membeli air dari berbagai sumber. Padahal mereka terdaftar sebagai pelanggan perusahaan air namun tidak mendapat layanan air.

"Ada 20% pelanggan yang tetap dicatat oleh perusahaan air padahal orang-orang ini tidak mendapat air. 20% orang yang tetap dicatat ini diklaim sebagai pelanggan untuk menggambarkan betapa berhasilnya perusahaan air ini dalam meratakan akses air ke masyarakat. Padahal airnya nggak ada. Ini berarti ada manipulasi data," sindir Yenny.

Ia juga mengatakan, selain masalah pengelolaan, masalah air juga soal transparansi. Menurutnya dengan air masih dikelola swasta, maka cenderung tak transparan, berbeda dengan bila dikelola pemerintah, karena masuk layanan publik.

"Kalau kita mau komplain soal kulitas dan harga air, masyarakat tidak tahu harus mengadu ke mana? Kalau mengadu ke PDAM, masyarakat dilempar katanya bukan kami "PDAM" yang kelola itu Palyja. Dilempar-lempar akhirnya mereka nggak dapat akses juga," katanya.

Yenny menambahkan persoalan air sangat vital, bahkan bisa mempengaruhi hubungan kedua negara. Misalnya contoh kasus soal Singapura dan Malaysia. Pada masa lalu Malaysia sempat memasok air ke Singapura, namun dengan harga murah sehingga ada upaya menaikkan harga yang berujung ketegangan kedua negara.

"Pernah ada ketegangan antara Malaysia dengan Singapura karena air di Singapura di-supply dari Malaysia," katanya.

(hen/hds)