Menteri Susi Gandeng BIN Berantas Illegal Fishing

Jakarta - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) hari ini melakukan MoU penandatanganan kerjasama dengan Badan Intelijen Negara (BIN). Penandatangan MoU dilakukan antara Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti dengan Kepala BIN Letnan Jenderal TNI (Purn) Marciano Norman.

Usai penandatanganan, Susi mengatakan KKP perlu melakukan sinergitas dengan BIN terutama dalam penyelenggaraan pengamanan program dan sasaran strategis di bidang keluatan dan perikanan termasuk pemberantasan illegal fishing.

"Kerjasama dengan BIN lebih ke banyak kepada hal di mana BIN bisa memberian informasi yang kita perlukan untuk menunjang kinerja KKP. BIN menyatakan KKP punya pekerjaan besar termasuk pemberantasan illegal fishing," ungkap Susi saat ditemui media di ruang kerjanya Gedung Mina Bahari I, Jalan Medan Merdeka Timur, Jakarta, Selasa (14/04/2015).

Selain itu Susi menganggap BIN sebagai satu-satunya lembaga pemerintah yang bertugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang intelijen. Kemudian menurutnya pengamanan program di bidang kelautan dan perikanan sangat diperlukan koordinasi agar memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat.

"Dengan begitu program dan sasaran strategis bidang kelautan dan perikanan dapat dikawal berdasarkan sinergis antara KKP dan BIN," tambahnya.

Susi mengungkapkan dengan pengamanan program dan sasaran strategis, maka akan memberikan dampak yang sangat baik terutama dalam hal penyediaan informasi awal yang berpotensi menimbulkan ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan di bidang kelautan dan perikanan.

Selanjutnya kedua belah pihak dapat berkoordinasi dan memfasilitasi dengan pihak terkait dalam rangka mengamankan sasaran dan program strategis di bidang kelautan dan perikanan serta saling meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang kelautan dan perikanan dan bidang intelijen.

Bagi Susi inti dari kesepakatan bersama antara KKP dan BIN menjadi penting dan strategis bagi kedua belah pihak. Sebagai lembaga pemerintah, keduanya memiliki kontribusi yang sangat penting dalam mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia, sebagaimana visi Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Adapun ruang lingkup kesepakatan bersama meliputi pengamanan program dan sasaran strategis di bidang kelautan dan perikanan, peningkatan dan pemanfaatan kapasitas sumberdaya manusia di bidang intelijen dan bidang kelautan dan perikanan serta pemanfaatan sarana dan prasarana dalam rangka pengamanan program dan sasaran strategis bidang kelautan dan perikanan.

"Kan ini kelanjutan saja, sudah dengan KPK, PPATK dan sekarang dengan BIN," kata Susi.

(wij/ang)