Punya Modal Rp 8 T, Waskita Karya Pede Bisa Garap Proyek Infrastruktur Jokowi

Jakarta - PT Waskita Karya Tbk (WSKT) mendapat kepercayaan untuk ambil bagian dalam berbagai proyek infrastruktur di pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Direktur Keuangan Waskita Karya Tunggul Rajagukguk menegaskan bahwa pihaknya punya kemampuan dana yang cukup untuk menerima tanggung jawab tersebut.

"Pendanaan kami cukup kuat, terutama dengan adanya rencana Penyertaan Modal Negara (PMN). Itu akan memperkuat modal kami untuk menggarap proyek-proyek pembangunan yang dipercayakan ke kami," tegasnya usai Rapat Umum Pemegang Saham di kantor pusat Waskita Karya, Jakarta, Jumat (24/4/2015).‎

Tunggul menjelaskan, dengan adanya PMN dari pemerintah ditambah dengan ketersediaan kas internal, perusahaan perseroan mempunyai pendanaan dari modal sendiri hingga Rp 8,1 triliun.

"Kami dapat PMN dari pemerintah Rp 3,5 triliun yang dimasukkan lewat skema rights issue (penerbitan saham baru‎). Dari rights issue ini ada juga porsi publik sekitar Rp 1,8 triliun. Artinya dari sini kami ada tambahan dana segar Rp 5,3 triliun. Kemudian kami masih ada ekuitas dari tahun lalu Rp 2,8 triliun. Jadi sampai Desember 2015 kami punya total ekuitas sampai ‎8,1 triliun, yang bisa di-laverage sampai 3 kali," papar dia.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Operasional I Waskita Desi Arryani mengatakan, ketersediaan modal sebesar Rp 8,1 triliun itu bisa dijadikan dasar untuk pengajuan pinjaman perbankan ataupun penerbitan surat utang alias obligasi.
‎
"Bisa kita penuhi dengan me-laverage pakai obligasi atau pinjaman perbankan. Jadi kalau ada proyek itu kan perbandingannya 30% internal, 70% perbankan atau obligasi. Jadi artinya dengan ekuitas Rp 8,1 triliun kita bisa dapat pinjaman dari perbankan sampai maksimal Rp 19 triliun," jelas Desi.

Dengan kemampuan pendanaan seperti ini, perseroan yakin mampu menggarap proyek-proyek raksasa yang di percayakan pemerintah. Desi pun menjelaskan, dari total proyek yang akan digarap perusahaan tahun ini, porsi proyek dari pemerintah masih mendominasi yakni mencapai 40%. Sementara proyek dari BUMN sebesar 33-35% dan sisanya adalah proyek swasta.

"Pemerintah masih akan menjadi yang utama karena komitmen kami untuk pembangunan negara. Tahun ini pun masih mendominasi, sekitar 40% pemerintah," tuturnya.‎

(dna/hds)