Bantuan Bagi Korban Tsunami Capai Rp 40 Triliun

Jakarta - Dana bantuan kemanusiaan bagi korban bencana gempa bumi dan tsunami di Aceh-Sumut hingga saat ini mencapai sekitar Rp 40 triliun. Dana tersebut tidak termasuk dana-dana publik yang akan diaudit oleh kantor akuntan publik.Hal itu disampaikan oleh Ketua Tim Audit Dana Kemanusiaan Aceh-Sumut J Hanjari saat pertemuan antara BPK dengan Irjen dan BPKP di kantor BPK, Jl Gatot Soebroto, Jakarta, Senin (14/2/2005)."Sekitar Rp 39 triliun merupakan bantuan dari negara-negara donor asing yang terdiri dari Rp 38,8 triliun ditambah 900 ribu Yuan, 364 ribu dolar Taiwan dan 20 ribu ringgit Malaysia," kata Hanjari.Sementara itu bantuan dari dalam negeri, ujarnya, seperti BUMN mencapai Rp 163,9 miliar, dana publik mencapai Rp 894,384 miliar. "Dana-dana ini tidak termasuk dana publik yang akan diaudit oleh kantor akuntan publik," tegasnya.Konferensi InternasionalMenyangkut upaya peningkatan transparansi dan penatausahaan atas bantuan bencana gempa dan tsunami di Aceh-Sumut, BPK bekerjasama dengan ADB akan menyelenggarakan konferensi internasional tentang audit dana bantuan pada April 2005 mendatang dengan negara lain yang dilanda bencana tsunami."Menurut rencana konferensi akan diadakan pada pertengahan April 2005 ini," kata Ketua BPK Anwar Nasution.Konferensi ini akan dihadiri oleh negara-negara donor utama seperti Amerika Serikat,Jepang dan Australia. Ketiganya memiliki pengalaman dalam menangani bencana tsunami karena terjadi secara rutin di negaranya masing-masing. Lembaga-lembaga internasional termasuk PBB, Bank Dunia dan ADB juga akan hadir.BPK, lanjutnya, akan bekerjasama dengan badan pemeriksa keuangan negara donor untuk mengaudit bantuian kemanusian di Aceh dan Sumut. Hasil konferensi ini akan menjadi bahan pelajaran buat BPK atas pengalaman negara lain dalam melakukan audit di daerah bencana maupun di daerah konflik."Latihan bagi auditor BPK dalam melakukan audit di daerah konflik juga akan kami lakukan dengan memperbantukan auditor kami melakukan audit di negara konflik di bawah bendera PBB," ujar Anwar. (san/)