Kekhawatiran Menteri Susi, ABK RI di Luar Negeri Jadi Budak

Jakarta - Sore ini, Menteri Tenaga Kerja M Hanif Dhakiri bertemu dengan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Susi Pudjiastuti. Pertemuan Kedua orang menteri Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu dilakukan di rumah Dinas Menteri Susi di Komplek Perumahan Menteri Widya Chandra, Jakarta Pusat.

Usai Pertemuan tersebut Susi mengatakan, ‎pembicaraan keduanya lebih mengarah kepada nasib anak Buah kapal (ABK) Indonesia yang bekerja di kapal-kapal asing di luar negeri. Susi mengaku resah nasib ABK Indonesia bisa jadi sama seperti nasib ABK asing di Benjina, Kepulauan Aru pasca kasus perbudakan yang dilakukan PT Pusaka Benjina Resources (PBR).

"Intinya ingin mendiskusikan soal pelaut Indonesia. Dengan Kejadian Benjina mata kita terbuka," kata Susi kepada media, Senin (28/4/2015).

Meski para ABK asing sudah dievakuasi dari Benjina ke Tual, namun kondisinya masih mengkhawatirkan. Para ABK hanya menggunakan secarik baju yang digunakan ditambah baju cadangan yang dibawa dengan plastik kresek. Kemudian para ABK juga tidak diberikan gaji oleh PT PBR.

"Kita pulangkan hampir 815 orang ABK. Mereka bawa baju yang melekat di badan dan kantong keresek," tambahnya.

Pandangan seperti itu yang coba ia diskusikan dengan Menaker Hanif. Susi mengungkapkan, jumlah ABK Indonesia yang bekerja di kapal-kapal asing di luar negeri mencapai 150.000-210.000 orang. Apalagi ditambah dengan kejadian ditahannya ‎54 orang ABK membuat Susi semakin resah.

"Persoalan kita, kita tahu data pasti dengan agen yang benar. Menurut perkiraan ada 150.000-210.000 ABK Indonesia di kapal asing. Apalagi ada 54 ABK Indonesia yang bekerja di kapal Thailand mencuri ikan di laut Myanmar ditahan 5-6 tahun sejak tahun 2013. Saya meminta Menaker meminta Menlu (Menteri Luar Negeri) menjembatani mereka pulang ke rumah," paparnya.

Mendengar keluhan Susi, Menteri Tenaga Kerja (Menaker) M Hanif Dh‎akiri berkomitmen, untuk segera menyelesaikan dan mencari para ABK Indonesia yang bekerja di kapal-kapal asing. Sama dengan Susi, Hanif mengaku resah karena praktik perbudakan dan perdagangan manusia melalui kapal laut kerap terjadi akibat modus illegal fishing.

"‎Kita ingin menghadirkan negara bagi mereka di kapal perikanan. Mungkin benar keadaan ABK kita sangat parah, waktu kerja tidak jelas, status tidak jelas jadi harus ada regulasi yang clear bagi kita semua. Seperti kasus Benjina tampak seperti perbudakan yang terjadi di Perairan Indonesia. Jadi kita berbagi kepentingan. Itu poin kita bertemu hari ini," jelas Hanif.

(wij/rrd)