.webp)
Mengawali pemerintahan di tengah tren perlambatan ekonomi memang menjadi tantangan tersendiri untuk kabinet kerja Jokowi-JK. Pada kuartal I-2015, diproyeksikan ekonomi tumbuh tak lebih dari 5%.
Lalu apakah berarti pemerintah gagal?
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani belum dapat memberikan kesimpulan atas kinerja pemerintah. Meskipun ada beberapa kebijakan yang dinilai bertabrakan, dengan target pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lebih tinggi.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Dunia usaha cukup maklum. Memang ada faktor itu dalam penilaian kita terhadap pemerintah," ujarnya kepada detikFinance, Selasa (28/4/2015)
Ada beberapa kebijakan pemerintah yang secara jangka panjang sangat tepat. Misalnya terkait dengan penghapusan subsidi bahan bakar minyak (BBM), yang pada tahun-tahun sebelumnya selalu menjadi momok bagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
"Kita tetap melihat jangka panjang. Ada juga kebijakan yang bagus. Sebagai negara dengan prospek tinggi, semua hal itu harus dipertimbangkan," sebutnya.
Hal senada juga dilontarkan Ekonom Bank Central Asia (BCA), David Sumual. Waktu 6 bulan sebagai pemerintahan baru, adalah waktu untuk adaptasi internal. Terlihat memang banyak masalah yang muncul dan harus dikonsolidasikan.
"Ini kan masih 6 bulan dan banyak konsolidasi internal. Karena birokrasi makin gemuk, Ada juga penggabungan kementerian, itu kan perlu konsolidasi. Jadi memang perlu waktu" jelas David
Investor, menurut David, tetap akan memantau perkembangan pemerintah. Paling tidak dalam kurun waktu satu tahun ke depan untuk memantapkan kepercayaan kepada pemerintah.
"Sebenarnya dari portfolio yang ada, harusnya gerak lebih cepat. Namun biasanya setahun untuk melihat itu semua," tegasnya.
(mkl/dnl)
