Anggaran PU Rp 118,5 T Baru Terserap 2,4%, Ini Alasan Menteri Basuki

Jakarta -

Realisasi serapan anggaran pemerintah di awal 2015 relatif masih rendah, termasuk di kementerian yang mengurus infrastruktur.

‎Pada periode Januari-Maret 2015, realisasi penggunaan anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakayat (PU dan PR) baru sekitar 2,4% dari total anggaran yang disediakan sebesar Rp 118,5 triliun.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengungkapkan soal mundurnya proses pencairan anggaran. Ada beberapa penyebab proses pencairan anggaran ini mengalami kemunduran.

"Pertama karena‎ adanya perubahan nomenklatur (Tata Nama) kementerian. Sehingga perlu penyesuaian dalam anggaran dasar kementerian," tutur Basuki kepada detikFinance, Selasa (28/4/2015).

Pengesahaan nomenklatur kementerian ini diperlukan untuk memberikan kepastian hukum saat pencairan anggaran. Hal ini untuk memastikan siapa pihak penerima anggaran tersebut. Tanpa pengesahan ini maka tidak ada dasar dalam penyusunan Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA) Kementerian.

Permasalah lainnya, adalah adanya tambahan anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2015. Dalam APBN-P 2015, Kementerian PUPR mendapat tambahan anggaran Rp 33,6 triliun anggaran dari Rp 84,91 triliun menjadi Rp 118,5 triliun.‎

"Karena ada tambahan anggaran, sehingga kita harus menyelesaikan dulu APBNP-nya untuk memasukkan anggaran yang tambahan itu," kata basuki.

Ia cukup percaya diri catatan kementerian hasil gabungan dua kementerian terdahulu ini akan membaik pada periode berikutnya. Kementerian PU dan Perumahan Rakyat digabungkan pada masa awal pemerintahan Presiden Jokowi.

"Karena paket-paket pekerjaan sebenarnya sudah kita lakukan lelang. Dan tinggal tahap tandatangan kontrak. Kalau tandatangan kontrak kan berarti anggaran bisa keluar. Jadi mudah-mudahan periode berikutnya akan lebih baik," kata Basuki.
‎

(dna/hen)