Punya Anggaran Rp 200 M, Menteri Indroyono Urus Listrik Hingga Perbatasan

Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Indroyono Soesilo sempat bercerita soal kondisi sarana dan prasarana kementerian yang dipimpinnya. Termasuk soal kantornya yang harus menumpang di gedung Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) I lantai 2,3,4,5,6 dan 15.

Ia mengungkapkan kementerian‎ koordinator bidang kemaritiman yang tergolong baru sehingga tidak ada fasilitas seperti staf khusus atau kantor baru layaknya kementerian lainnya. Kementeriannya mengurus soal pembangkit listrik hingga perbatasan negara dengan anggaran terbatas.

"Sewaktu kami ditugaskan di kementerian baru ini, ada arahan pak presiden, satu tidak boleh memiliki kantor baru, mengangkat staf baru, uang cari sendiri tetapi harus hemat. Inilah yang kami lakukan 6 bulan terakhir tidak ada kantor, tidak ada staf dan anggaran cari sendiri, Alhamdulillah kita survive melaksanakan infrastruktur, pembangunan SDA dan IPTEK," kata Indroyono saat ditemui di Gedung BPPT II, Jalan MH Thamrin, Jakarta, Senin (4/05/2015).

Pada 2015, Kemenko Kemaritiman punya alokasi anggaran dalam APBN sebesar Rp 200 miliar. Anggaran itu dinilainya masih minim namun ‎akan dipergunakan secara maksimal untuk mendukung program pembangunan kemaritiman antara lain pembangkit listrik, galangan kapal hingga penyelesaian sengketa batas negara Indonesia dengan 10 negara lain.

‎"Anggaran kami kementerian ini Januari-April 2015 Rp 75 miliar, yang bisa dipakai mungkin Rp 50 miliar. Mei-Desember Rp 125 miliar. Minim tetapi kalau semua program kerja selesai tentu sangat efisien," tambahnya.

Di tahun ini juga, Kemenko Kemaritiman mendapatkan 5 tambahan jumlah ruangan kerja di Gedung BPPT I. Selain itu pihaknya juga dalam waktu dekat kembali akan melantik satu orang pejabat eselon I dan membuka lelang jabatan 4 staf ahli di lingkup kementeriannya.

"Kita mendapatkan tambahan ruangan, jadi kita menempati ruangan 2,3,4,5,6 dan lantai 15 (di Gedung BPPT I). Sudah cukup. Kemudian Deputi I tinggal dilantik untuk urusan Kedaulatan Maritim. 4 staf ahli tunggu lelang," sebut Indroyono.

(wij/hen)