JK: Stok Beras Nasional Harus 1,5 Juta-2 Juta Ton

Jakarta - Untuk menjaga stabilitas harga beras di dalam negeri, maka Perum Bulog harus punya stok beras 1,5 juta ton hingga 2 juta ton. Batas tersebut dianggap aman, sehingga bila stok kurang dari batas tersebut, opsi pengadaan dari impor bisa dilakukan.

Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menyampaikan, opsi impor selalu terbuka. Namun itu dilakukan bila produksi beras nasional tak bisa memenuhi pasokan stok Bulog. Peranan ini dilakukan oleh Perum Bulog, yang bertugas membeli beras dari petani sebagai stok beras pemerintah.

"Jadi kalau memang setelah panen ini cadangan nasional kurang. Artinya stok Bulog kurang dari 1,5 juta sampai 2 juta. Karena kalau Bulog beli dalam negeri terlalu banyak, maka harga bisa naik," kata JK di Istana Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat (8/5/2015).

JK mengatakan, berdasarkan laporan dari Kementerian Pertanian, produksi beras nasional masih di angka yang baik. Namun proses panen raya awal tahun ini akan segera berakhir pada Mei 2015.

"Kita lihat nanti 1-2 bulan ke depan ini. Lihat, setelah akhir Mei. Cuma panen raya ini kan sampai Mei, lihat hasilnya bagaimana, baru dipertimbangkan kalau memang cadangan nasional di bawah 2 juta ton. Akan dipertimbangkan (impor)," katanya.

JK menegaskan, pemerintah tentunya tak akan langsung mengambil opsi impor, karena Bulog masih terus menyerap beras petani. Namun banyak faktor yang memengaruhi penyerapan beras, seperti harga di petani, termasuk soal capaian produksi yang juga terpengaruh faktor cuaca.

"Tapi produksi kan bukan hanya masalah orang bertani tapi ada masalah cuaca, bibit, hujan. Jadi semua sistem pertanian di mana pun di dunia itu ada faktor-faktor itu," katanya.

Seperti diketahui dari target pengadaan beras Bulog 2015 sebanyak 2,75 juta ton, saat ini realisasinya sekitar 700.000 ton atau hanya 25% dari target.

(hen/rrd)