Bulog Baru Serap 25% Beras Petani, Jokowi Ingin Tak Ada Impor

Jakarta - Serapan beras Perum Bulog dari petani di dalam negeri, awal tahun ini masih rendah yakni hanya 25% dari target 2,75 juta ton. Namun, hingga sampai saat ini Presiden Joko Widodo (Jokowi) belum berencana mengeluarkan kebijakan untuk impor beras.

"Sampai hari ini kebijakannya tidak impor beras," tegas Seketaris Kabinet Andi Widjajanto di Istana Negara, Senin (11/5/2015).

Andi mengungkapkan, sebelum pemerintah memutuskan untuk impor beras, harus berdasarkan kajian yang dalam dan berdasarkan rekomendasi dari Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, serta Bulog.

"Pertimbangannya sangat dalam dan serius. Tapi sampai hari ini, arahan Pak Presiden sama, tidak impor," tegas Andi.

Andi mengatakan sampai saat ini Bulog terus berupaya menyerap beras dari petani yang sedang panen raya. Tahun ini panen memang sempat mundur dari biasanya di awal tahun.

"Kira-kira nanti sampai akhir bulan ini baru tahu ketersediaan stok (Bulog) untuk mengantisipasi puasa dan lebaran," tutup Andi.

Sebelumnya, Kepala Divisi Penyaluran Perum Bulog Lely Pritasari mengatakan hingga Mei, serapan pengadaan beras petani oleh Bulog masih belum memenuhi target.

"Serapan beras kita masih 700.000 ton beras. Kalau dari target setahun kita targetkan 2,75 juta ton," ungkap Lely.

Lely mengaku, rendahnya serapan tersebut bukan dipengaruhi Harga Pembelian Pemerintah (HPP) untuk beras di tingkat petani, melainkan karena Bolug yang lebih selektif membeli beras petani.

“Kita sudah bekerja keras, penetapan HPP kita mengikuti Inpres (HPP) yaitu Rp 7.300/Kg untuk beras, Rp 3.700/Kg untuk GKP (gabah kering panen), dan Rp 4.650/Kg untuk GKG (gabah kering giling)," katanya.

(rrd/hen)