Ekspor RI Masih Andalkan Komoditas, Wajar Ekonomi Melambat

Jakarta - Tendensi harga minyak dunia terus menurun dan masih akan berlangsung cukup lama. Ini menyebabkan harga-harga komoditas di pasar dunia tertekan.

Sementara mayoritas ekspor Indonesia berupa komoditas. Hal ini menyeret pertumbuhan ekonomi Indonesia melambat. Indonesia dinilai masih terjebak dalam zona ekspor komoditas.

Demikian disampaikan Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro di acara seminar ekonomi Strategi Mewujudkan Arsitektur Sistem Keuangan dan Perbankan Nasional yang Tangguh, di Hotel Borobudur, Jakarta, Rabu (13/5/2015).

Dengan kondisi saat ini, menurut Bambang, perlu ada dorongan mengubah cara berpikir dari ekspor berbasis komoditas ke sektor manufaktur.

"Suka atau tidak, ekonomi kita masih tergantung komoditas. Saya harap harus ada dorongan untuk mengubah cara berpikir. Sekarang orang mulai bilang sekarang harus manufaktur. Tapi kalau harga komoditas booming lagi, pasti lupa. Bangsa kita masih berpikir instan, belum ke masa depan. Itu pilihan. Kita mau seperti sekarang atau masuk ke processed products. Kalau terus-terusan terjebak komoditas, kita menyalahi UUD. Manufaktur yang dikedepankan, bukan primary," jelas dia.

Lebih jauh Bambang menjelaskan, penurunan harga minyak ini tentu akan berdampak signifikan terhadap Indonesia yang basis ekspornya komoditas.

"Yang bisa survive cuma Saudi. Produksi minyaknya on shore dan sumurnya masih penuh. Biaya produksinya US$ 10-20/barel. Kalau harganya turun sampai US$ 30/barel, Saudi masih selamat. Rusia susah, Indonesia lebih susah lagi. Di Indonesia kalau ada penemuan ladang baru pasti off shore, itu mahal. Minyak kita cuma 800 ribu barel/hari. Azerbaijan, negara kecil, produksinya 900 ribu barel/hari," sebut dia.

Pemerintah, kata Bambang, mengupayakan tahun ini bisa keluar dari track perlambatan pertumbuhan. Caranya, mendorong investasi terutama belanja pemerintah. Kebutuhan investasi dibiayai dengan berbagai instrumen seperti SBN, peran BUMN.

"Sumber financing tersedia, tinggal menjaga kepercayaan investor. Tapi Indonesia tentu mengharapkan partisipasi dari masyarakat, melalui perbankan dengan peningkatan DPK," ujarnya.

Menurutnya, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu belum meratanya inklusivitas keuangan, tingkat bunga pinjaman. Ini kuncinya inflasi, tidak mungkin menawarkan di bawah inflasi.

"Tahun ini mungkin inflasi di bawah 5% tapi nanti makin lama harus makin rendah," ujarnya.

Selain itu, sektor keuangan belum terdiversifikasi, masih didominasi perbankan. Ada beberapa investment house, salah satu investor besar Indonesia untuk Samurai Bond adalah bank pos Jepang. Total asetnya 3 kali PDB Indonesia.

"Pertanyaannya, kenapa sebesar itu? Karena bisa menjaring investor rumah tangga. Di Jepang, mereka tidak perlu tegang ketika debt to GDP ratio 200%. Jepang utang kepada masyarakat sendiri. Hanya 9% yang dipegang asing. Bahkan itu sudah rekor, biasanya di bawah 5%," pungkasnya.

(drk/ang)