Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Infrastruktur Iwan Darmawan Hanafi mengungkapkan, rencana pemerintah ikut serta menjadi anggota AIIB memang bisa meningkatkan posisi tawar Indonesia pada lembaga-lembaga donor dunia lainya seperti Bank Dunia, Islamic Development Bank (IDB), dan International Monetary Fund (IMF).
"Jadi alternatif sumber pembiayaan tambahan di bidang infrastruktur. Sekaligus meningkatkan posisi tawar dengan lembaga keuangan yang telah lama ada," kata Iwan, ditemui di Indonesia Infrastructure Forum di Kemayoran, Kamis (14/5/2015).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Ini berpeluang untuk terjadi kembali kalau melihat pengalaman dengan Jepang dan Bank Dunia, juga proyek-proyek yang didanai China akhir-akhir ini," terangnya.
Jika benar-benar bergabung dengan AIIB, pemerintah harus memposisikan bank bentukan Negeri Tirai Bambu ini sebagai lembaga pembiayaan murni.
"Dana dari luar, tapi pembangunan dari perencanaan hingga implementasi harus dikendalikan sendiri," katanya.
"Tidak ada intervensi dan persyaratan yang boleh diajukan oleh AIIB kecuali membayar kembali utang Indonesia. Kalau tidak bisa lebih baik tidak usah bergabung. Kan bisa maksimalkan utang domestik seperti dari SBN," imbuhnya.
Alternatif lainya, pemerintah seharusnya sudah membentuk bank infrastruktur untuk mendanai proyek-proyek besar yang selama ini lebih banyak dari utang bilateral.
"Pemerintah ini lama, kita sudah usulkan dari 3 tahun yang lalu. Sampai sekarang belum juga ada tindak lanjut," ujar Iwan.
(ang/ang)











































