Jokowi Minta Holding BUMN Dibentuk, Termasuk Perbankan?

Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di satu sektor agar melakukan penggabungan di bawah satu induk usaha alias holding company.

Perusahaan pelat merah di sektor pelabuhan adalah salah satu yang diharapkan terealisasi dalam waktu dekat. Lalu bagaimana dengan BUMN Perbankan?

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Sofyan Djalil menuturkan, BUMN perbankan tidak termasuk dalam permintaan Presiden Jokowi. Perbankan, kata dia, diharapkan lebih kepada konsolidasi.

"Perbankan nggak. Cukup konsolidasi," tegas Sofyan usai menghadiri pertemuan Presiden Jokowi dengan 119 BUMN di Istana Negara, Jakarta, Senin (18/5/2015)

Diketahui wacana penggabungan perbankan sudah muncul sejak lama. Sempat kembali hangat diperbincangkan saat Menteri BUMN Dahlan Iskan melontarkan kembali rencana tersebut agar segera direalisasikan.

Kemudian berlanjut saat pemerintahan di bawah Presiden Jokowi. Akan tetapi sekarang wacana itu meredup. Malahan kemudian berkembang, bahwa perbankan BUMN cukup berkonsolidasi.

Sofyan mengatakan pentingnya konsolidasi adalah mendorong efisiensi dari pengeluaran. Misalnya untuk Anjungan Tunai Mandiri (ATM) yang seharusnya tidak perlu menjadi investasi masing-masing bank.

"Jadi nggak perlu punya ATM semuanya. Cukup porsinya dikurangi tapi bisa dipakai bareng-bareng," ujarnya.

(mkl/ang)