Selain Jalan Aspal, Jokowi Utamakan Bangun Jembatan Terpanjang di Papua

Jakarta - Hingga tahun 2019 ditargetkan seluruh jaringan jalan yang masuk Jalan Trans Papua sepanjang 4.325 km akan tersambung. Salah satu prioritas mega proyek tersebut adalah pembangunan Jembatan Holtekamp.

Jembatan yang memiliki nama resmi Jembatan Layang Hamadi-Holtekamp dan terletak di Distrik Jayapura Selatan, Jayapura ini telah dimulai pembangunannya pada Sabtu 9 Mei 2015 lalu oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, jembatan Holtekamp adalah jembatan terpanjang di Papua sebagai landmark atau ciri khas Indonesia di kawasan Timur dan Pasifik.

"Maksud Pembangunan Jembatan Holtekamp adalah untuk pengembangan wilayah Kota Jayapura dan penghubung dengan kawasan perbatasan negara tentangga Papua Nugini. Sebagai landmark Indonesia di kawasan timur, dan sebagai alur utama Pusat Kegiatan PON XX Tahun 2020," katanya saat berbincang dengan detikFinance di ruangannya, Senin (18/5/2015).

Total Panjang Jembatan Holtekamp adalah 733 meter, dengan biaya Rp 1,5 Triliun yang didanai secara patungan (cost sharing) dari APBN untuk Jembatan Utama dan APBD Provinsi Papua untuk Jembatan pendekat arah Holtekamp, serta APBD Kota Jayapura untuk mendanai pembangunan Jalan pendekat arah Hamadi dan pembebasan lahan.

"Kementerian PUPR telah mengalokasikan dana Pembangunan Jembatan Holtekamp selama 4 tahun dari Tahun 2015-2018 dengan total Rp 906,8 miliar, dengan konstruksi jembatan pelengkung baja dan girder beton," kata dia.

Pembangunan jembatan ini punya arti penting bagi Rakyat Papua, karena menurut Basuki, dalam pengembangan wilayah Papua dan Papua Barat perlu menekankan pentingnya konektivitas antara pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dengan kawasan-kawasan penyangga dalam kerangka percepatan dan perluasan pengembangan wilayah Papua Barat.

Ia mengatakan, sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 yang merancang Papua Barat sebagai pusat pengembangan kawasan industri petrokimia, pengembangan kawasan pertanian, kawasan peternakan sapi, wisata bahari terpadu dan pengembangan pusat-pusat kegiatan ekonomi kecil dan menengah di kabupaten-kabupaten Papua Barat.

Basuki menambahkan, dalam lima tahun ke depan pemerintah akan mempercepat peningkatan hubungan antar kota, meningkatkan kapasitas dan kualitas jaringan jalan Lintas Papua Barat, seperti ruas jalan Manokwari – Bintuni, peningkatan jalan Pegunungan Arfak, jaringan jalan di Kawasan Industri Teluk Bintuni, maupun konektivitas di kawasan industri Arar Sorong, kawasan peternakan (Salawati, Bomberai, Kebar) dan lumbung pangan Sorong Selatan yang terhubungkan dengan Kota Sorong dan Manokwari.

Selain itu, Kementerian PUPR juga akan membangun jaringan sumber daya air dan keciptakaryaan, dan penyediaan rumah-rumah khusus di kawasan perkampungan, maupun pembangunan rusunawa dan rusunami di sejumlah kota di Papua dan Papua Barat.

Komitmen Menteri PUPR ini, sesuai dengan visi besar Pemerintah untuk membangun Indonesia dari pinggiran, membangun kawasan-kawasan potensial ekonomi wilayah, serta mengurangi kesenjangan antar wilayah melalui keterkaitan antar kawasan dan antar kota Permukiman di Provinsi Papua dan Papua Barat.

(dna/ang)